Pemerintahan Jokowi dinilai tak konsisten menjalankan kebijakan. Di dalam negeri menjalankan hukuman mati, tapi di luar negeri tak setuju hukuman mati.
Pemerintah beralasan pembebasan Ba'asyir demi alasan kemanusiaan. Aktivis menilai Jokowi mestinya menggunakan alasan yang sama untuk membebaskan 51 terpidana mati.
ICJR menilai pertimbangan kemanusiaan yang dipakai Jokowi di pembebasan Abu Bakar Baasyir juga bisa digunakan dalam pembatalan hukuman mati bagi napi yang tak kunjung dieksekusi.
LBH Masyarakat mendesak, dalam debat Pilpres 2019, dua pasangan capres-cawapres memaparkan sikap mereka terhadap persoalan hukuman mati, intoleransi dan penegakan hukum.
Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengatakan, ia masih menunggu informasi jelas terkait alasan pemerintah Saudi tak beri notifikasi ke Pemerintah Indonesia soal hukuman mati Tuti Tursilawati.