Indeks Hukuman Mati

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, membuka opsi penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 26 kilogram.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menimbulkan efek jera.

Dukungan penghapusan hukuman mati meningkat dari 18% jadi 48% saat dikemukakan fakta kelompok rentan berpotensi jadi korban hukuman mati.

Terdakwa kasus pembunuhandi Depok, Haerudin dan Juwana dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Angka ini naik dari tahun 2019 sebanyak 80 vonis menjadi 117 vonis pada tahun 2020.

Mary Jane dan 87 warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Yogyakarta dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Wonosari, Gunung Kidul yang baru beroperasi.

Wamenkumham Eddy Hiariej mewacanakan hukuman mati bagi koruptor seperti Juliari Batubara dan Edhy Prabowo. Ditolak KPK hingga aktivis.

Hukuman mati sama sekali tidak memiliki dampak positif pada pemberantasan korupsi di suatu negara.

Istri hakim Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suaminya.

stigma narkotika sebagai kejahatan serius mempengaruhi bobot hukuman

Amir Sjarifoeddin hampir saja mati setelah divonis Jepang pada 29 Februari 1944. Beruntung, Sukarno dan Hatta menyelamatkannya lewat lobi-lobi.

Masih ada 200 kasus hukuman mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung RI kendati sudah memiliki keputusan hukum tetap

Menurut Mahfud saat ini setidaknya ada 27 narapidana yang siap menjalani eksekusi hukuman mati.

Mahfud MD ingin aturan hukuman mati bagi koruptor diselipkan dalam RKUHP agar lebih tegas.

Wacana itu sangat kontradiktif dengan kebijakan Jokowi yang memberikan grasi kepada napi korupsi.

Jokowi usul koruptor dihukum mati. Lalu anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengatakan sebaiknya Jokowi mengusulkan revisi UU Tipikor.

Jokowi dinilai tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi lantaran memberikan grasi kepada narapidana korupsi.

Presiden Jokowi membuka kemungkinan hukuman mati koruptor, tapi itu dianggap retorika belaka.