Indeks Hukuman Mati

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mengatakan hukuman mati bagi koruptor sudah diatur UU Tipikor.

Terdakwa Herry Wirawan mengahadiri langsung sidang pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/2/2022).

ICJR merilis temuannya terkait angka kasus hukuman mati dalam ranah penuntutan dan vonis selama 2021 mayoritas perkara narkotika.

Hukuman mati tak efektif. Pun tak selamanya membuat hidup korban lebih baik.

Dalam pleidoinya, Herry Wirawan menyesali perbuatannya dan minta majelis hakim mengurangi hukuman dari apa yang dituntut oleh jaksa.

Menurut Usman Hamid, hukuman mati atau kebiri kepada siapa pun merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Maidina menilai Herry Wirawan mesti mendapatkan sanksi berupa pembatasan kemerdekaan, semisal sanksi pidana seumur hidup.

Tuntutan hukuman mati diberikan kepada terdakwa Yunus Tanem karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan anak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana berpendapat hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi.

Langkah jaksa menuntut terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat agar divonis hukuman mati menuai kontroversi karena tidak sesuai dakwaan.

Firli mengatakan perlu pasal khusus dalam UU Tipikor yang mengatur penerapan hukuman mati bagi seluruh bentuk tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penolakan para aktivis HAM terhadap hukuman mati tidak dapat diterima begitu saja.

Hukuman mati bagi koruptor dinilai tidak akan memberikan efek jera, semestinya dimiskinkan dan divonis penjara maksimal.

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, membuka opsi penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 26 kilogram.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menimbulkan efek jera.

Dukungan penghapusan hukuman mati meningkat dari 18% jadi 48% saat dikemukakan fakta kelompok rentan berpotensi jadi korban hukuman mati.

Terdakwa kasus pembunuhandi Depok, Haerudin dan Juwana dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Angka ini naik dari tahun 2019 sebanyak 80 vonis menjadi 117 vonis pada tahun 2020.