Indeks Hukuman Mati

Maidina menilai Herry Wirawan mesti mendapatkan sanksi berupa pembatasan kemerdekaan, semisal sanksi pidana seumur hidup.

Tuntutan hukuman mati diberikan kepada terdakwa Yunus Tanem karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan anak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana berpendapat hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi.

Langkah jaksa menuntut terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat agar divonis hukuman mati menuai kontroversi karena tidak sesuai dakwaan.

Firli mengatakan perlu pasal khusus dalam UU Tipikor yang mengatur penerapan hukuman mati bagi seluruh bentuk tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penolakan para aktivis HAM terhadap hukuman mati tidak dapat diterima begitu saja.

Hukuman mati bagi koruptor dinilai tidak akan memberikan efek jera, semestinya dimiskinkan dan divonis penjara maksimal.

LBHM dan Transparency International Indonesia mengkritik rencana Jaksa Agung ST Burhanuddin menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi.

Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, membuka opsi penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Jaksa menyatakan ketiga terdakwa terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 26 kilogram.

Penerapan hukuman mati di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal untuk menimbulkan efek jera.

Dukungan penghapusan hukuman mati meningkat dari 18% jadi 48% saat dikemukakan fakta kelompok rentan berpotensi jadi korban hukuman mati.

Terdakwa kasus pembunuhandi Depok, Haerudin dan Juwana dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Angka ini naik dari tahun 2019 sebanyak 80 vonis menjadi 117 vonis pada tahun 2020.

Mary Jane dan 87 warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Yogyakarta dipindahkan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Wonosari, Gunung Kidul yang baru beroperasi.

Wamenkumham Eddy Hiariej mewacanakan hukuman mati bagi koruptor seperti Juliari Batubara dan Edhy Prabowo. Ditolak KPK hingga aktivis.

Hukuman mati sama sekali tidak memiliki dampak positif pada pemberantasan korupsi di suatu negara.

Istri hakim Jamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap suaminya.

stigma narkotika sebagai kejahatan serius mempengaruhi bobot hukuman

Amir Sjarifoeddin hampir saja mati setelah divonis Jepang pada 29 Februari 1944. Beruntung, Sukarno dan Hatta menyelamatkannya lewat lobi-lobi.