Indeks Hoaks

Video yang tersebar di media sosial baru-baru ini merupakan dokumentasi erupsi Gunung Tangkuban Parahu pada Juli 2019.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi mengklaim ujaran kebencian di media sosial jelang Pemilu saat ini mengalami penurunan drastis dibandingkan  2019.

Video yang tersebar di media sosial adalah proses pembuatan biji plastik yang tersebar dan kerap dijadikan bahan disinformasi sejak tahun 2015.

Kominfo akan memantau netralitas ASN di ruang digital jelang pemilihan umum 2024.

Informasi ini telah dibantah Kominfo. Tidak ada pemberitaan kredibel yang mendukung klaim tentang adanya pemutusan jaringan medsos mulai 1 Desember 2023.

Pihak Tirto dan Kurawal telah membantah pernah menerbitkan e-book dengan judul Melanggengkan Dinasti Jokowi: Lupakan Netralitas Korbankan Rekan Sejawat".

Redaksi Tirto menegaskan tidak pernah menerbitkan e-book “Melanggengkan Dinasti Jokowi: Lupakan Netralitas Korbankan Rekan Sejawat”.

M Fahrezy, anak BEM FMIPA UNY, melaporkan kasus dugaan pelaku kekerasan seksual ke polisi karena diyakini hoaks.

Penggunaan Facebook yang tergolong ramah untuk warga juga menjadi alasan cepatnya penyebaran konten hoaks, seperti terkait pemilu.

Video yang disebut sebagai dokumentasi kondisi terkini Tel Aviv itu merupakan momen selebrasi tim sepak bola di Aljazair pada tahun 2020.

Informasi yang menyebutkan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meninggal pada tanggal 7 Oktober bersifat salah dan menyesatkan.

Narasi yang beredar di media sosial adalah salinan dari artikel opini yang beberapa poinnya telah mendapat cap hoaks dari Kominfo.

Dari penelusuran Tim Riset Tirto, video asli sama sekali tak memuat promosi situs, melainkan berisi laporan tentang kasus korupsi dari mega proyek e-KTP.

Tirto bekerja sama dengan Jakpat merancang sebuah survei untuk mencari tahu tentang kesulitan masyarakat dalam mengecek kebenaran informasi.

Jabatan Sekretaris Jenderal PBB saat ini masih dipegang oleh António Guterres dengan masa jabatan sampai Desember 2026.

Hasil survei Tirto bersama Jakpat menunjukkan ada 37,87 persen responden yang mengaku secara tidak sengaja pernah menyebarkan berita bohong.

Narasi yang beredar telah dinyatakan sebagai informasi hoaks oleh Kominfo. Syarat menjadi ASN harus merupakan WNI, begitu pula untuk anggota TNI dan Polri.

Bawaslu menggandeng TikTok sebagai salah satu mitigasi risiko penyebaran hoaks Pemilu 2024 agar tak merajalela seperti saat Pemilu 2019.

Kebanyakan responden (51,05 persen) mengaku paling sering menemukan hoaks di platform media sosial Facebook.