Indeks Hoaks

Berdasarkan laman resmi WHO, penamaan varian virus penyebab COVID-19 didasarkan pada alfabet Yunani.

Dana Rp 1,2 juta tersebut merupakan bantuan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro.

Penemuan varian baru virus Corona tidaklah dilakukan secara serampangan, apalagi direncanakan.

Tidak ada informasi yang menyebut bahwa gejala-gejala yang terasosiasi dengan Omicron berbeda dengan gejala COVID-19 yang disebabkan oleh varian lain.

Tidak benar bahwa organisasi WEF telah mengumumkan varian Omicron atau B.1.1.529 sejak 12 Juli 2021.

Vaksin Sinovac telah mendapat persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) pertama untuk vaksin COVID-19.

Tidak benar menyatakan bahwa hanya 2,9 persen kematian disebabkan oleh COVID-19.

Tidak adanya bukti bahwa konsumsi air saat makan memiliki dampak negatif tertentu, demikian pula dengan meminum air dingin.

PT Visionet Internasional tidak terkait dengan PT OVO Finance Indonesia.

Selain isu mengenai COVID-19 dan vaksinasi, Kemenkominfo juga mengidentifikasi sebanyak 48 isu hoaks mengenai PPKM.

Menteri Agama tidak dicopot oleh Presiden akibat pernyataannya soal sejarah Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama.

Saran-saran yang diberikan dr. Helly Tjandra untuk mengobati mata berwarna kuning dan selangkangan berwarna hitam dianggap tidak tepat.

Reiner Fuellmich sering menyampaikan klaim-klaim konspirasional terkait COVID-19.

Beberapa alat kesehatan diubah namanya agar lebih mudah dilacak dalam konteks penanganan pandemi

Video para nakes berjoget di sebuah ruang perawatan itu juga untuk merayakan usia Covid Center yang telah mencapai 1 tahun.

Polisi mengaku akan mengejar pihak yang memerintahkan kru Aktual TV menyebarkan hoaks.

Henry Subiakto menilai sudah tepat konten-konten di Aktual TV dikenakan pasal-pasal di luar UU Pers.

Dalam kurun waktu delapan bulan, Aktual TV mendapatkan Rp1,8 miliar hingga Rp2 miliar dari adsense Youtube.

Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan tiga tersangka kasus dugaan hoaks di Youtube.

Surat yang tersebar di media sosial tidak dikeluarkan oleh Polri.