Indeks Hgu

Nusron pun mengaku belum ada instruksi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN setelah putusan MK keluar.

Sanksi tegas patut diberikan kepada 537 perusahaan tersebut karena tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

Khawatir tak dapat investor, pemerintah akhirnya mengobral tanah kepada WNA dan konglomerat. Nasib rakyat kecil kian terabaikan.

DPR ragu langkah pemerintah memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun, bisa bikin investor tertarik berinvestasi.

Mardani Ali Sera menilai pemberian penguasaan atas tanah bagi investor di IKN sudah seperti penjajahan Belanda di Indonesia yang mencapai ratusan tahun.

Ketertarikan investor ke IKN akan jauh lebih menarik dibanding memilih ke Malaysia dan Singapura.

Alih-alih memperhatikan ruang hidup masyarakat lokal yang terdampak pembangunan kawasan IKN, pemerintah malah mengobral HGU lahan hingga hampir dua abad.

Menurut Zulhas meski berdurasi lama, tanah dengan status HGU di IKN masih menjadi aset milik negara.

Apa itu lahan HGU yang disinggung Anies Baswedan dalam debat capres 2024? Prabowo Subianto mengaku memiliki lahan HGU hampir seluas 500 ribu hektar.

Presiden Jokowi menjelaskan pemerintah akan mulai mencabut hak guna tanah yang status tanah telantar dalam waktu dekat.

KPK menelusuri aliran dana yang diterima Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra dalam pengurusan HGU kebun sawit.

Walhi menyebut ada wacana penghapusan Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pejabat BPN menerima gratifikasi total Rp22,23 miliar untuk pengurusan HGU lahan sawit seluas 2 juta meter persegi.

Cara dan syarat untuk mengurus Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

Bisnis perkebunan kelapa sawit yang dimiliki para perusahaan TBK dan berjumlah ribuan hektare mengalami masalah dari tak memiliki HGU hingga penyerobotan hutan lindung.

Pemerintah didesak untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung terkait persoalan membuka data Hak Guna Usaha (HGU) yang telah disepakati.

Walhi mengecam keputusan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang tak mau menjalankan putusan MA untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU) ke publik.

Kadin memilih untuk melempar persoalan keterbukaan informasi data HGU kepada pemerintah. Kendati sebagai pemegang HGU mereka sebenarnya bisa membuka data tersebut.

Sofyan Djalil tak mau membuka data HGU karena akan membahayakan industri sawit.

Kasus korupsi terkait pemberian izin HGU ini banyak terjadi di Indonesia, seperti kasus yang menyeret Amran Batalipu, pada 2012.