Indeks Hak Angket Kpk

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pansus hak angket KPK tidak beraktivitas setelah persidangan perdana uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

KPK mengimbau Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menghormati proses peradilan e-KTP yang sedang berlangsung.

Meski ditinggalkan oleh Gerindra dan PAN, PDIP dan NasDem mengaku tetap akan bertahan di Pansus Hak Angket KPK.

KPK menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengganti identitas Niko Panji Tirtayasa, salah satu saksi dalam kasus korupsi mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Tapi kecenderungan kita setelah kita pantau kinerja pansus itu kemungkinan besar akan kita tarik," kata Yandri,

Menurut Eddy, kesaksian Gamawan diperlukan karena yang bersangkutan pernah menyebut nama Agus Rahardjo saat menyampaikan keterangan di persidangan e-KTP.

Desmond menemukan adanya proses ilegal saat pemilihan pimpinan ketua pansus hak angket.

Pansus Hak Angket KPK tetap akan berjalan tanpa terpengaruh oleh tindakan Gerindra yang memutuskan untuk keluar.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyarankan agar kasus yang sudah selesai jangan lagi diangkat demi kepentingan politik.

PAN selalu mengirim wakilnya untuk mengikuti rapat hak angket di DPR dan mendukung hingga terselesaikannya proses hak angket.

Sampai hari ini, PAN memastikan tetap mengawal kinerja Pansus Angket sebagai upaya penguatan institusi KPK karena belum ada perubahan sikap partai.

Di Lapas Sukamiskin Nazaruddin tidak disukai oleh para terpidana korupsi lainnya.

Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, mengaku mendapatkan tekanan sekaligus diberikan imbalan.

Yulianis tidak melihat langsung penyerahan uang Rp 1 miliar dari Nazaruddin kepada Adnan Pandu.

Pansus Angket KPK akan memanggil dua saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yaitu Muchtar Effendi dan Miko Panji Tirtayasa.

Selain PAN ada juga lima partai lainnya yang masih menjadi anggota Pansus KPK, yang mana semuanya merupakan partai koalisi.

KPK menghargai langkah Fraksi Partai Gerindra keluar dari Panitia Khusus Hak Angket untuk tugas dan kewenangan KPK.

Keluarnya Partai Gerindra dari Pansus Hak Angket KPK per hari ini menyisakan partai pendukung pemerintah yang menguasai pansus yang bermaksud mengevaluasi kinerja KPK.

Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK.

Mahfud menilai, keputusan yang dikeluarkan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK nantinya hanya akan bersifat politis dan tidak akan yuridis karena dianggap tidak legal.