Indeks Hak Angket Kpk

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman mengaku dirinya diasingkan oleh penyidik KPK lainnya.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman membantah meminta uang pengamanan kasus korupsi e-KTP senilai Rp2 miliar.

Aris Budiman tetap memenuhi undangan Pansus Hak Angket meski dilarang pimpinan KPK.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyatakan ada dugaan mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

Pansus Hak Angket KPK meminta keterangan LPSK terkait UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban soal kewenangan mengelola rumah aman (safe house).

ICW menilai panitia khusus hak angket KPK di DPR RI hanya mencari-cari kesalahan KPK.

Pansus KPK memastikan akan tetap fokus dan tak akan terpengaruh dengan kritik yang dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang kinerja pansus selama ini

Namun, Masinton tak mempermasalahkan bila ada pihak-pihak yang ingin undang-undang KPK direvisi.

Menanggapi kesimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang mengarah pada revisi UU No.30/2002 tentang KPK, Wapres meminta revisi UU harus mengarah pada penguatan lembaga antirasuah tersebut.

Pansus Hak Angket KPK akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi hasil kesimpulan sementara yang diperoleh Pansus sebelum diambil kesimpulan akhir.

KPK menghormati putusan kasasi MA soal pengembalian uang pribadi mantan hakim Syarifuddin Umar Rp100 juta.

Pansus Hak Angket KPK akan menerima kedatangan mantan hakim Syarifuddin Umar, yang akan melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dalam upaya penegakan hukum KPK.

Tim Pansus Hak Angket KPK di DPR menemukan empat poin krusial mengenai kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Masinton Pasaribu mendatangi KPK untuk mengklarifikasi isi video pemeriksaan Miryam S. Haryani.

Tim Pansus Hak Angket KPK hari ini mengunjungi dua lokasi safe house yang disebut oleh saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa sebagai rumah sekap.

KPK menyatakan bahwa Pansus Hak Angket KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.

Pansus Hak Angket KPK akan mengunjungi dua lokasi yang diduga menjadi tempat "penyekapan" saksi KPK pada pekan ini.

LPSK memperjelas makna "safe house" dan dasar hukumnya yang sempat menuai polemik antara Pansus Hak Angket KPK dan KPK.

Peneliti dari Pukat UGM menganggap aneh jika Pansus Hak Angket KPK tidak bisa membedakan antara rumah sekap dan safe house.

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejagung dan KPK tidak boleh memiliki safe house untuk saksi yang sedang diperiksa, menurut Panitia Angket KPK.