Indeks Hak Angket Kpk

Amien bersedia menunggu momentum yang tepat untuk menyampaikan data-data itu ke Pansus Hak Angket.

Amien Rais mendukung hak angket yang dinilainya untuk memperkuat kinerja KPK.

Pansus Hak Angket KPK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini yang menghadirkan Amien Rais dan Wakapolri Syafruddin.

Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK akan mengundang Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dalam Rapat Kerja Pansus, Rabu (19/7/2017).

“Kita telah memutuskan bahwasanya hak angket ini akan tetap berjalan, tidak ada pengaruh sama sekali karena itu ditolak Profesor Mahfud,” tegas Taufiqulhadi.

Penetapan Setnov dinilai bisa menjadi peringatan bagi DPR bahwa KPK tak takut hak angket.

Mahfud setuju bahwa KPK perlu mendapatkan pengawasan, tetapi bukan oleh hak angket DPR.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Yogyakarta menggelar deklarasi untuk menolak hak angket DPR terhadap KPK karena bertentangan dengan konstitusi.

Anggota pansus hak angket KPK dari fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi menuntut agar Agus Rahardjo selaku pimpinan KPK mundur dari jabatannya.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengimbau KPK untuk mengantisipasi tiga hal terkait kemungkinan serangan dari pansus hak angket KPK.

Penetapan ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak menghalangi panitia khusus hak angket KPK untuk tetap berjalan.

Pansus Hak Angket KPK bentukan DPR RI dinilai mengganggu proses penegakan hukum, sehingga Aliansi Rakyat Anti-Korupsi (ARAK) Bali dengan tegas, menolak keberadaan pansus.

Peserta aksi demo tuntut pembubaran Pansus Hak Angket DPR membawa poster protes di Gedung KPK.

Agun menegaskan Pansus Hak Angket tidak ingin menganggu dan menghalangi proses pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Konferensi Pers usai pertemuan antara Jaksa Agung dan Pansus Hak Angket KPK di Kejaksaan Agung.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK ke Kejaksaan Agung hanya untuk silaturahmi.

Agus Rahardjo mengaku berterima kasih kapada Slank karena telah memberikan dukungan.

Jaksa Agung HM Prasetyo membela Pansus Hak Angket KPK. Dia mengatakan Pansus ini tidak sedang berupaya melemahkan Komisi Antirasuah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah tuduhan bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tata negara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Prasetyo mengatakan, Pansus Hak Angket tidak akan melemahkan KPK.