Indeks Hak Angket Kpk

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI cukup masif bergerilya mencari dukungan dari berbagai pihak.

Pegawai KPK menilai dasar hak angket yang dilakukan DPR kepada lembaga antirasuah tidak sah. Menutut mereka, hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK.

KPK tanggapi santai soal kunjungan Pansus Hak Angket KPK DPR RI ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Tim pansus hak angket KPK DPR RI akan berkunjung ke Kejagung dan bertemu dengan Jaksa Agung pagi ini untuk mendalami prosedur penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Sejumlah aktivis mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap politik tegas membela KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh DPR RI melalui Pansus Hak Angket. Para aktivis curiga Jokowi masih diam sebab disandera oligarki parpol.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengadakan diskusi guna menyikapi langkah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh komisi III DPR-RI.

Pansus hak angket KPK dan Mabes Polri mencapai beberapa kesepakatan setelah melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI menilai pernyataan Laode soal adu domba KPK dan Polri itu penuh kecurigaan dan merendahkan martabat Polri.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengunjungi pejabat Mabes Polri, Jakarta pada Rabu siang.

Pansus Angket KPK akan menemui pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung untuk membahas rekrutmen polisi dan jaksa yang bekerja di Komisi Antirasuah. Pansus menuding ada masalah dalam proses rekrutmen itu. 

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan dukungan organisasinya ke KPK untuk terus serius memberantas korupsi. Dia menilai saat ini ada upaya untuk mengeroyok dan melemahkan KPK.

Menurut Romli, informasi itu didapatkannya saat bertemu dengan mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Menurut Taufiqulhadi, Hak Angket adalah hak konstitusional sehingga semua lembaga harus mengindahkan apa yang dikerjakan Pansus.

Menurut Said, rakyat masih membutuhkan KPK karena negara masih belum mampu menegakkan hukum.

Hak Angket seharusya dialamatkan kepada presiden beserta jajarannya dan badan pemerintah non-kementerian, bukan kepada KPK.

Yusril berpendapat bahwa secara hukum, pansus hak angket sudah tidak bisa dihentikan dan diprediksi akan bekerja selama 60 hari ke depan.

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.