Indeks Hak Angket Kpk

Hak angket DPR terhadap KPK dinilai merupakan tindakan mendukung korupsi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.

"Keterlibatan anggota DPR dalam kasus e-KTP konteksnya dengan hak angket saya pikir ini (karena) belum paham betul makna dari benturan kepentingan," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana.

Hasil audiensi menyatakan, Iluni UI badan hukum mendukung penuh usaha pansus hak angket dalam pengawasan KPK.

Iluni UI dan ITB memprotes perkataan Masinton yang dirasa malah memihak koruptor.

Masinton tersulut ketika Pansus Hak Angket, dituding oleh perwakilan Iluni UI dan ITB, hanya ingin melemahkan dan membuat KPK kehilangan kekuatan.

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengibaratkan KPK seperti pemain sepak bola asing yang didatangkan dari liga asing.

Selain Demokrat, fraksi lain yang dikatakan Agus juga menolak hak angket adalah fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, dan juga PKS, terkecuali Fahri Hamzah.

Didi mengatakan langkah Pansus yang bertanya kepada napi koruptor tentang proses penyidikan KPK terlihat seperti ingin masuk ke ranah penegakan hukum.

Pansus Angket KPK DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah narapidana koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin selama delapan jam.

ICW menilai langkah DPR yang mewawancarai terpidana korupsi adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendiskreditkan KPK.

ICW minilai kunjungan Pansus Hak Angket KPK ke Lapas Sukamiskin dan Pondok Bambu  jadi panggung sandiwara Pansus untuk mencari-cari kesalahan KPK yang dibumbui cerita dari para koruptor.

Panitia Khusus Hak Angket KPK mengatakan kunjungan ke Lapas, untuk menggali informasi dari narapidana korupsi.

KOMAS TAK mengatakan Hak Angket oleh DPR hanya akan melemahkan kinerja KPK, yang artinya akan memperlemah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Risa mengatakan Pansus Hak Angket akan fokus mendalami SOP pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Febri mengatakan proses penyadapan yang menjadi sorotan Pansus Hak Angket dan BPK itu sudah dilakukan lembaganya sesuai pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Agun Gunandjar mengatakan ada banyak kejanggalan yang harus ditindaklanjuti dari hasil pemeriksaan BPK terhadap KPK.

KPK tidak mempermasalahkan rencana Pansus Hak Angket KPK yang akan menemui beberapa narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin Bandung dan Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur.