Indeks Hak Angket Kpk

Menurut Dossy, sampai sekarang, DPR belum pernah membahas tentang wacana pembekuan anggaran KPK.

Pansus Hak Angket KPK berencana akan menemui pimpinan BPK dan mengunjungi lapas terpidana korupsi.

Rapat tersebut bertujuan untuk membahas berbagai hal terkait KPK bersama sejumlah pakar.

KPK yakin anggaran lembaganya tidak semudah itu untuk dibekukan.

Formappi menilai wacana DPR yang ingin memboikot anggaran KPK dan Polri memperlihatkan arogansi DPR. Ini juga menandakan sikap tidak bijak politisi senayan dalam menyelesaikan permasalahan.

Rapat itu akan memutuskan surat pemanggilan terhadap Miriyam dan jika disepakati maka surat tersebut akan dikirimkan ke KPK pada hari ini.

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan menjadwalkan bertemu pihak Kepolisian dalam Rapat Kerja Pansus, untuk meluruskan masalah-masalah yang terjadi selama ini.

KPK berharap DPR secara kelembagaan tetap akan fokus pada penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku siap datang jika dipanggil dalam rapat Pansus Hak Angket di gedung MPR/DPR Jakarta.

Kapolri tetap menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa membantu DPR untuk menjemput paksa Miryam.

Menkopolhukam menjelaskan, yang harus diprioritaskan dalam perbedaan pendapat adalah argumentasi yang baik dan benar secara hukum.

Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengusulkan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018 bila tak mau mendatangkan Miryam.

Risa menjelaskan bahwa Polri tetap bisa memanggil paksa Miryam demi kepentingan rapat Pansus meski ketentuan itu tidak diatur dalam KUHAP.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak bermaksud melecehkan lembaga DPR RI karena menolak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket.

Polri menolak membawa paksa Miryam ke Pansus KPK. Menurut Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, DPR tak cukup memiliki alasan hukum untuk meminta Polri melakukan pemanggilan paksa terhadap Miryam.

Panitia Khusus Hak Angket KPK akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Miryam S Haryani apabila dirinya tidak hadir dalam rapat Pansus pada Senin (19/6/2017) siang.

Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.

Meskipun dinilai cacat hukum, hak angket KPK tetap berjalan di DPR. Pansus bersikukuh mengevaluasi kinerja komisi antirasuah dalam 60 hari terhitung sejak pekan kedua Juni 2017

Pansus menyatakan, jika Miryam tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, maka Panitia Angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa.

Taufiqulhadi menegaskan KPK patut diduga melanggar etika dan konstitusi ketika menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam S Haryani dalam Rapat Pansus