Indeks Gubernur Dki Jakarta
Diduga Lecehkan Ulama, Advokat Laporkan Inul ke Polisi
Salah satu anggota Advokat Peduli Ulama Dahlia Zein menuturkan, mereka melaporkan Inul karena pernyataan artis dangdut itu dianggap telah melecehkan ulama.
Ahok Titipkan Sembilan Program ke Plt Gubernur Sumarsono
Ahok mengaku senang Sumarsono kembali menjabat Plt Gubenur DKI Jakarta dan menitipkan pengawalan sembilan program kepada dia.
Mendagri Ungkap Dua Nama Kuat Kandidat Plt Gubernur DKI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui ada dua nama yang menjadi kandidat kuat Plt Gubernur DKI Jakarta. Plt Gubernur DKI sebelumnya, Sumarsono menjadi salah satu nama calon tersebut.
Sebelum Masa Cuti Ahok, Warga Ajukan Aduan Penuhi Balaikota
Sebelum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan cuti kampanye putaran kedua, Balaikota DKI dipenuhi warga yang mengadu lebih dari biasanya.
Plt Gubernur DKI Pengganti Ahok Dilantik Mendagri Sore Ini
Mendagri menetapkan Plt Gubernur DKI yang akan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama sore ini. Hingga Senin pagi, Tjahjo mengaku belum menandatangani surat penetapan Plt itu.
Temuan Kulit Kabel Berulang, Ahok Meminta PU Lapor Polisi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melaporkan temuan kulit kabel di gorong-gorong kota Jakarta ke pihak Kepolisian.
Nasib Usulan Hak Angket Ahok Gate Diputus Setelah Reses
Kepastian penerimaan DPR RI untuk usulan Hak Angket tentang pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Hak Angket Ahok Gate) dibahas setelah masa reses yang berakhir pada pertengahan Maret 2017.
Ahok Aktif, Mendagri Mengaku Jalankan Perintah Konstitusi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kebijakannya mengaktifkan kembali Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kapasitas menjalankan perintah konstitusi.
Ahok Aktif Sebagai Gubernur, Komisi II DPR Minta Penjelasan
Komisi II DPR meminta penjelasan landasan pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Presiden Tak Berkomentar Soal Fatwa Terkait Status Ahok
Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa surat dari MA tersebut menyatakan tidak berpendapat apa-apa karena masih dalam proses gugatan di pengadilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
MA Tak Bisa Berikan Fatwa Pemberhentian Ahok
Publik mendesak Mendagri untuk memberhentikan Ahok karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Kebijakan Ahok, Normalisasi Sungai Bisa Atasi Banjir
Masalah banjir yang kerap melanda wilayah ibu kota dapat diselesaikan dengan melakukan normalisasi terhadap seluruh sungai dan waduk.
Ahok Tetap Normalisasi Sungai untuk Atasi Banjir Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan status siaga tiga Katulampa sudah turun dan pihaknya akan bertemu Dinas Pekerjaan Umum untuk membahas soal normalisasi sungai mengingat hujan deras yang belakangan mengguyur Jakarta.
Sjamsuridjal, Gubernur Jakarta Pertama dari Partai Islam
Sjamsuridjal adalah Gubernur DKI Jakarta pertama dari parpol Islam, tepatnya Partai Masyumi.
Pengangkatan Ahok Sebagai Gubernur Tak Langgar Aturan
Mendagri meyakini bahwa pengaktifan kembali jabatan Ahok sejak 12 Februari 2017 lalu sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak melanggar undang-undang.
Gubernur Ahok Berangkat Kerja Naik Transjakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berangkat dari kediamannya di Pantai Mutiara menuju Balai Kota DKI Jakarta naik bus Transjakarta baru.
MUI Tegaskan Pilih Berdasarkan Agama Tak Langgar Konstitusi
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menyampaikan bahwa pernyataan Ahok yang mengatakan memilih berdasarkan agama melawan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Ahok tidak memahami konteks melanggar konstitusi negara.
Mendagri Enggan Komentari Hak Angket Status Gubernur Ahok
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari bergulirnya usulan Hak Angket DPR RI terkait pengaktifan kembali status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Tak Setuju Ahok Jadi Gubernur, Gerindra Bentuk Pansus Angket
Fadli Zon menduga bahwa keputusan Kemendagri yang kembali mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melanggar UU KUHP dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fraksi PKS Ikut Mendukung Hak Angket Status Gubernur Ahok
Fraksi PKS DPR RI ikut mendukung pengajuan Hak Angket DPR RI, terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.