Indeks Gubernur Dki Jakarta

Mendagri menetapkan Plt Gubernur DKI yang akan menggantikan Basuki Tjahaja Purnama sore ini. Hingga Senin pagi, Tjahjo mengaku belum menandatangani surat penetapan Plt itu.

Kepastian penerimaan DPR RI untuk usulan Hak Angket tentang pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Hak Angket Ahok Gate) dibahas setelah masa reses yang berakhir pada pertengahan Maret 2017.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kebijakannya mengaktifkan kembali Basuki T. Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kapasitas menjalankan perintah konstitusi.

Komisi II DPR meminta penjelasan landasan pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa surat dari MA tersebut menyatakan tidak berpendapat apa-apa karena masih dalam proses gugatan di pengadilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Publik mendesak Mendagri untuk memberhentikan Ahok karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

Masalah banjir yang kerap melanda wilayah ibu kota dapat diselesaikan dengan melakukan normalisasi terhadap seluruh sungai dan waduk.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan status siaga tiga Katulampa sudah turun dan pihaknya akan bertemu Dinas Pekerjaan Umum untuk membahas soal normalisasi sungai mengingat hujan deras yang belakangan mengguyur Jakarta.

Sjamsuridjal adalah Gubernur DKI Jakarta pertama dari parpol Islam, tepatnya Partai Masyumi.

Mendagri meyakini bahwa pengaktifan kembali jabatan Ahok sejak 12 Februari 2017 lalu sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak melanggar undang-undang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berangkat dari kediamannya di Pantai Mutiara menuju Balai Kota DKI Jakarta naik bus Transjakarta baru.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi menyampaikan bahwa pernyataan Ahok yang mengatakan memilih berdasarkan agama melawan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Ahok tidak memahami konteks melanggar konstitusi negara.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari bergulirnya usulan Hak Angket DPR RI terkait pengaktifan kembali status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Fadli Zon menduga bahwa keputusan Kemendagri yang kembali mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melanggar UU KUHP dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fraksi PKS DPR RI ikut mendukung pengajuan Hak Angket DPR RI, terkait pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah hari ini muncul gugatan terhadap pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan fraksi partainya akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus terkait masalah Ahok. Ia menduga bahwa keputusan Mendagri yang mengangkat Ahok telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sempat menerima aduan beberapa warga, sebelum datang ke sidang kasus penistaan agama yang dimajukan hari Senin (13/2/2017) pukul 09.00 WIB.

Sumarsono menjabat sebagai Plt Gubernur DKI selama 3,5 bulan. Di masa jabatan yang singkat itu, Sumarsono mengaku sudah membereskan banyak hal. Misalnya soal banjir yang kini disebutnya tak lagi ada. "Yang ada genangan air."

Ahok kembali aktif sebagai Gubernur DKI mulai Minggu, 11 Februari 2017. Ahok berpesan kepada para PNS untuk bersikap netral