Indeks Gubernur Dki Jakarta

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah hari ini muncul gugatan terhadap pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan fraksi partainya akan menginisiasi pembentukan Panitia Khusus terkait masalah Ahok. Ia menduga bahwa keputusan Mendagri yang mengangkat Ahok telah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sempat menerima aduan beberapa warga, sebelum datang ke sidang kasus penistaan agama yang dimajukan hari Senin (13/2/2017) pukul 09.00 WIB.

Sumarsono menjabat sebagai Plt Gubernur DKI selama 3,5 bulan. Di masa jabatan yang singkat itu, Sumarsono mengaku sudah membereskan banyak hal. Misalnya soal banjir yang kini disebutnya tak lagi ada. "Yang ada genangan air."

Ahok kembali aktif sebagai Gubernur DKI mulai Minggu, 11 Februari 2017. Ahok berpesan kepada para PNS untuk bersikap netral

Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyerahkan kembali jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Ahok. Ia memberikan sejumlah PR kepada Ahok di sisa masa jabatannya.

Pemerintah DKI Jakarta berencana mulai merelokasi pedagang Pasar Senen, yang kiosnya terbakar, ke tempat berdagang sementara pada pekan depan.

Sebelum tersangkut kasus dugaan penistaan agama, Ahok adalah pribadi yang ceplas ceplos dan terkadang penuh emosi. Kasus yang membelit Ahok membuat ia berubah. Kini, ia mulai berbicara lebih santun. Megawati juga memintanya untuk tidak banyak bicara.

Selama Bareskrim belum melimpahkan berkas perkara Ahok ke kejaksaan, maka sejak 12 Februari 2017, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menjabat sebagai gubernur kembali.

Dunia maya bukan lagi hal yang patut disepelekan.  Tiga pasang kandidat peserta Pilkada DKI Jakarta mempersiapkan tim khusus untuk bertarung di media sosial. Mereka juga menyebar pasukan maya untuk menguasai jagat dunia maya.

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama calon wakil gubernur Sandiaga Uno memaparkan beberapa program prioritas kepada warga Kampung Rawa Lele, Kelurahan Kalideres, Senin (7/11/2016).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta agar kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu tetap diserahkan pada proses hukum. Pernyataan yang dikeluarkan PBNU ini merupakan tanggapan atas eskalasi dan perkembangan terkini yang dipicu pernyataan Ahok soal dugaan penistaan agama.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dari Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait cuti saat pilkada.

Koalisi pekerja atau buruh warga Jakarta menyampaikan tidak memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 dengan alasan upah buruh DKI Jakarta masih lebih rendah dibandingkan upah minimum buruh di Bekasi.

Kelengkapan berkas semua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta masih belum lengkap, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu kelengkapan berkas hingga batas akhir pengumpulan. Sementara itu, Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menerbitkan hasil temuan terbarunya yang menyatakan pasangan bakal calon gubernur-bakal calon wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sangat potensial menjadi "kuda hitam" dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Anies Baswedan menegaskan bahwa pemimpin harus mengutamakan keadilan bagi rakyatnya di atas segalanya.

Menurut Ahok, sistem videotron di Jakarta masih dioperasikan dengan cara manual. Hal ini menyebabkan ada kemungkinan kesalahan dalam memasukkan konten video, juga kemudahan dalam mengganti konten di videotron tersebut.

Menurut Anies Baswedan, tidak semuanya harus diganti meskipun pemimpinnya sudah tidak sama lagi. Setiap Gubernur DKI Jakarta yang pernah menjabat pastinya mempunyai hal-hal positif yang sudah selayaknya dilanjutkan.

Menurut Adian Napitupulu, di antara ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, hanya Ahok yang kerap diserang dengan isu SARA. Maka dari itu, apabila isu SARA yang menang, maka demokrasi akan dikalahkan.

KPK membuka loket penyerahan LHKPN khusus untuk para calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2017 pada 21 September hingga 3 Oktober 2016.