Indeks Grab

Pria berjaket Grab dan Go-Jek membawa korban luka dalam kericuhan antara massa dan polisi di Jalan Wachid Hasyim Jakarta Pusat.

Grab, melalui Grab Ventures Velocity (GVV), akan menjadi mitra strategis bagi program pengembangan startup binaan UI, khususnya yang bergerak di bidang teknologi, medis, dan sosial.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengklaim dari pantauan Grab menunjukkan hasil positif usai penerapan Permenhub No. 12/2019.

Tanpa penyesuaian tarif yang memadai, para driver merasa kesulitan menyisihkan pendapatannya untuk keperluan perawatan kendaraan.

Menurut Rumayya, kenaikan tarif ojek online ini tidak meningkatkan kesejahteraan pengemudi karena ada penurunan jumlah konsumen. 

Menurut Fithra, pengeluaran untuk transportasi memberikan kontribusi sekitar 20 persen dari total inflasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan dari hasil uji coba itu, Kemenhub akan mengevaluasinya melalui sebuah survei.

Hari ini (6/5/2019) ojek online akan mogok kerja karena perusahaan disebut tak mematuhi peraturan baru soal tarif.

Sejumlah pengguna jasa ojek online mengeluhkan adanya kebijakan baru tentang tarif batas atas dan bawah. Menurut mereka tarif ini terlalu mahal.

Menjelang penerapan tarif ojek online baru sejak 1 Mei 2019 mendatang, Menteri Perhubungan Budi Karya bakal bertemu operator ojek online.

Komnas Perempuan menilai pencegahan kekerasan terhadap perempuan pengguna transportasi online semakin penting untuk diupayakan.

Di hari pencoblosan, tarif Go-Jek dan Grab melambung.

Pengemudi GrabBike bisa raup hingga Rp7 juta per bulan menurut survei Survei CSIS dan Tenggara Strategics.

GrabBike, GrabCar, GrabFood dan Kudo menyumbangkan Rp48,9 triliun terhadap ekonomi Indonesia pada 2018.

Cara mengoperasikan aplikasi transportasi online, Go-Jek dan Grab.

Pemerintah sudah menetapkan tarif ojek online. Bagi pengendara, pendapatan mereka jelas akan bertambah. Tapi bagi pengguna, itu cukup memberatkan.

Penentuan tarif ojek online masih ditunda hingga Senin, 25 Maret karena terjadi tarik ulur. Berapa tarif ideal yang menguntungkan semua pihak?

KPK menyatakan tidak mencampuri polemik kebijakan Grab to Work yang diterapkan Pemkot Bandung. KPK hanya mengambil sikap mengingatkan semua pejabat publik bisa bersikap adil dalam menjalankan kebijakan.

KPPU menilai terdapat potensi monopoli dan pelanggaran aturan persaingan usaha dalam program "Grab to Work" yang digelar oleh Pemkot Bandung.

Pemkot Bandung berpotensi menyalahgunakan wewenang karena memaksa PNS di lingkungan Dinas Perhubungan menggunakan aplikasi transportasi daring, Grab. Kebijakan ini juga berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.