tirto.id - Pada hari pertama puasa (6/5/2019) masyarakat di sejumlah kota besar mungkin akan kesulitan untuk memperoleh ojek online (ojol) untuk layanan apa pun. Para pengemudi berencana mogok kerja, baik dengan cara mematikan aplikasi atau sengaja tak menerima pesanan. Aksi ini rencananya dilakukan pukul 06.00-12.00.
Organisator mogok ini adalah Gerakan Aksi Roda Dua (Garda). Presidium Garda, Igun Wicaksana, mengatakan setidaknya mogok akan berlangsung di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Solo, Kalimantan, dan Semarang.
"Beberapa kota di Jawa sudah banyak yang konfirmasi ikut aksi. Kemudian saya lagi menunggu konfirmasi dari kawasan Sumatera seperti Lampung, Medan, Palembang," katanya kepada reporter Tirto, Minggu (5/5/2019).
Igun bilang mereka mogok karena perusahaan mengingkari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang menetapkan tarif Rp2.500 per kilometer. Tarif ini hanya berlaku tiga hari setelah ditetapkan pada 1 Mei, klaim Igun.
"Sabtu kemarin (4/5/2019) kembali ke Rp1.900 per km (tarif lama) dengan potongan 20 persen. Mereka kasih notifikasi tarif kembali, kemudian hitungan di aplikasi langsung diterapkan," katanya.
Padahal, kata Igun, "sejak diberlakukannya tarif baru jumlah penumpang enggak berubah."
Ia berharap dengan mogok perusahaan penyedia aplikasi kembali mengikuti peraturan pemerintah. Para pengemudi ojol di Jakarta, kata dia, akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait keputusan sepihak aplikator.
"Kami akan dialog dulu dengan Kementerian Perhubungan. Kami buka peluang dengan aplikatornya, Gojek, kalau enggak ada komunikasi," aku Igun.
Vice President Corporate Affairs Go-Jek Michael Say mengaku belum tahu soal mogok ini.
"Coba saya cek dulu," kata dia kepada reporter Tirto.
"Mau Gimana Hidupku Tanpa Ojol..."
Salah satu karyawan swasta, Olivia Karina, adalah pengguna setia ojol. Ia lantas menyayangkan mogok ini karena menurutnya akan berdampak besar ke orang banyak.
"Mau gimana hidupku tanpa ojol? Saya itu kemana-mana pakai ojol. Kalau mereka mogok pasti pakai transportasi umum lain seperti ojek konvensional atau taksi. Itu pasti mereka mahal banget pasang tarif," jelas dia.
Hal serupa dikatakan Prastika Ratih. Bedanya, Ratih lebih santai menanggapinya. Dia mengaku akan beralih ke transportasi lain seperti TransJakarta atau MRT.
"Paling kalau enggak dapat juga ya andelin transportasi yang bisa dijangkau saja," katanya.
Keluhan-keluhan ini juga sebetulnya sudah diketahui regulator, dalam hal ini Kemenhub. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan masukan masyarakat ramai terutama setelah penyesuaian tarif diberlakukan.
Maka dari itu, kata Budi, saat ini instansinya tengah melakukan evaluasi. Mereka menyebarkan survei daring selama 10 hari. Survei ini yang nantinya jadi dasar apakah akan ada penyesuaian tarif lagi atau tidak.
"Respondennya masyarakat dan pengemudi," katanya kepada reporter Tirto.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
