Indeks Gender

Sejumlah negara membuat aturan cuti haid. Namun masih banyak perempuan enggan menggunakan haknya. Banyak juga perusahaan yang melarang karyawan menggunakan hak tersebut.

Di era Pilkada langsung, 137 tahun sejak kelahiran Kartini, bermunculan pemimpin daerah perempuan. Namun sebagian di antaranya mengandalkan modal dinasti politik.

Perempuan masih menjadi korban paling rentan dalam kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik. Korban kerap tak melapor karena malu, takut, bahkan menganggap pelecehan tadi sebagai hal yang biasa.

Unggahan foto Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, membuka perdebatan penting: tentang catcalling, public shaming, dan pentingnya sensitif gender.

Benarkah laki-laki tak boleh menangis? Haruskan perempuan bisa memasak?

Syaldie Sahude dan Aquarini Priyatna memaparkan bagaimana laki-laki berperan penting dalam mendorong keadilan gender dan bagian dari solusi mengikis stereotip dan menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Para janda menghadapi stereotipe negatif, bahkan walau sudah bekerja sangat keras menjadi kepala keluarga.

Sebuah sekolah di Utah mengharuskan siswa-siswanya untuk berkencan. Kontroversi meruyak di tengah fenomena menurunnya kegiatan berkencan di kalangan pelajar Amerika.

Budaya imut (kawaii) adalah salah satu ujung tombak dari produk populer Jepang di dunia global. Di sisi lain, budaya kawaii juga berdampak buruk terhadap generasi muda Jepang, khususnya kaum perempuannya. Bagaimana kontradiksi ini muncul?

Laki-laki yang melihat dirinya memiliki kedudukan di atas perempuan lebih berkemungkinan terkena masalah psikologis dibandingkan mereka yang tidak terlalu mementingkan norma gender.

Kanada mengizinkan pengunjung dari luar Kanada untuk mengidentifikasi diri sebagai laki-laki, perempuan atau lainnya dalam dokumen perbatasan.

Meskipun menuai kritik karena Wonder Woman hanyalah tokoh fiksi dalam komik, namun PBB tetap teguh menunjuk karakter wanita super itu sebagai Duta Besar Kehormatan untuk perjuangan kesetaraan gender.

Sebuah kota, atau negara, kerap menyusun kebijakan yang tak didasari kebutuhan semua elemen masyarakatnya. Tanpa sadar, banyak kebijakan hanya disusun dengan asumsi bias gender, misalnya hanya menguntungkan kebanyakan warga pria. Bisakah sebuah kota menyusun kebijakan dengan perspektif gender yang lebih adil?