Indeks Freeport Indonesia

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara hingga Oktober 2017 bagi PT Freeport Indonesia.

Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah segera menuntaskan kekisruhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia.

Pemerintah pusat di Jakarta akan memberikan jatah saham Freeport Indonesia kepada Papua sebesar 5 persen, dengan catatan negosiasi berhasil.

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mengancam akan menutup kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Masyarakat Adat Independen menggelar demonstrasi di Bundaran Timika Indah, Timika, Papua, Senin, menuntut penutupan segera PT Freeport Indonesia.

Dede menjelaskan, sebagian besar dari pekerja asing itu mulanya bekerja di PT Freeport Indonesia, PT Redpath, PT RUC, dan PT JDA.

3.340 karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya telah dirumahkan demi efisiensi keuangan perusahaan.

Dubes AS untuk Indonesia menanyakan situasi Freeport dan keamanan di Papua. Kapolda menjamin keselamatan warga AS di Freeport.

Pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua demi kelancaran operasional Freeport telah terekam di banyak laporan dan penelitian.

Secara teritori, lahan tambang tembaga dan emas Freeport Indonesia adalah tanah adat milik suku Amungme dan Kamoro, Papua. Sejak kontrak karya pertama ditandatangani hingga saat ini, tak sekalipun mereka dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian.

Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sejak 20 Februari 2017 menghentikan sementara pelayanan perkreditan kepada karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia lebih memilih merumahkan karyawannya setelah izin ekspornya belum keluar lantaran tidak mau memenuhi persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia. Apa yang terjadi jika Freeport Indonesia berhenti beroperasi?

Apabila Freeport bersedia melakukan divestasi 51 persen, pihak Pemda Papua meminta jatah 10 hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

Uskup Timika, John Philip Saklil meminta pemerintah lebih mementingkah hak-hak rakyat Papua dalam menangani polemik terkait perizinan PT Freeport Indonesia. 

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Publik Hadi Mustofa Djuraid mengaku bahwa saat ini proses negosiasi masih terus berlangsung dan belum selesai, tapi PT Freeport telah sudah merumahkan karyawannya.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung upaya hukum terhadap ancaman arbitrase PT Freeport terhadap pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut sejumlah opsi terkait pembelian 10,46 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Jatam menilai, Freeport Indonesia tidak peduli tentang keselamatan rakyat dan lingkungan hidup di Papua. Selain itu, Freeport sudah berkali-kali membangkang dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kepala BRI Cabang Timika Muhammad Jusuf mengkhawatirkan nilai kredit macet akibat kisruh PT Freeport yang berlarut-larut yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Disnakertrans-PR Kabupaten Mimika, Provinsi Papua memprediksi gelombang pemecatan karyawan Freeport dan perusahaan-perusahaan mitranya akan terus berlanjut.