Indeks Freeport Indonesia

Hasil perundingan dengan PT Freeport belum mencapai final, menurut Wamen ESDM Arcandra Tahar, masyarakat Indonesia bisa mengetahui hasilnya enam bulan lagi.

Para pendemo menyampaikan dukungannya kepada pemerintah agar mendesak PT Freeport segera membangun pabrik pemurnian konsetrat di Provinsi Papua demi kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Ribuan karyawan Freeport akan menggelar mogok massal pada hari buruh sedunia, 1 Mei 2017 untuk memprotes perumahan dan pemecatan kawan-kawannya dengan alasan efisiensi.

Pemerintah mengaku masih bersikukuh mengupayakan hasil maksimal dalam negosiasi dengan Freeport Indonesia. Tapi izin pemerintah di sisi lain mengeluarkan izin ekspor sementara.

Menteri Energi sumber Daya dan Mineral (ESDM) Iqnatius Jonan menegaskan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak ada yang sementara, namun yang ada izin ekspor sementara yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia saat ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Mimika, Septinus Somilena, menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia beserta perusahaan terkaitnya sudah menghentikan pengurangan karyawan sejak akhir Maret.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, telah menyepakati penetapan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara hingga Oktober 2017 bagi PT Freeport Indonesia.

Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah segera menuntaskan kekisruhan yang terjadi di PT Freeport Indonesia.

Pemerintah pusat di Jakarta akan memberikan jatah saham Freeport Indonesia kepada Papua sebesar 5 persen, dengan catatan negosiasi berhasil.

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) mengancam akan menutup kantor Sentra Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Masyarakat Adat Independen menggelar demonstrasi di Bundaran Timika Indah, Timika, Papua, Senin, menuntut penutupan segera PT Freeport Indonesia.

Dede menjelaskan, sebagian besar dari pekerja asing itu mulanya bekerja di PT Freeport Indonesia, PT Redpath, PT RUC, dan PT JDA.

3.340 karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subkontraktornya telah dirumahkan demi efisiensi keuangan perusahaan.

Dubes AS untuk Indonesia menanyakan situasi Freeport dan keamanan di Papua. Kapolda menjamin keselamatan warga AS di Freeport.

Pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua demi kelancaran operasional Freeport telah terekam di banyak laporan dan penelitian.

Secara teritori, lahan tambang tembaga dan emas Freeport Indonesia adalah tanah adat milik suku Amungme dan Kamoro, Papua. Sejak kontrak karya pertama ditandatangani hingga saat ini, tak sekalipun mereka dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian.

Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sejak 20 Februari 2017 menghentikan sementara pelayanan perkreditan kepada karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia.

PT Freeport Indonesia lebih memilih merumahkan karyawannya setelah izin ekspornya belum keluar lantaran tidak mau memenuhi persyaratan yang diajukan Pemerintah Indonesia. Apa yang terjadi jika Freeport Indonesia berhenti beroperasi?

Apabila Freeport bersedia melakukan divestasi 51 persen, pihak Pemda Papua meminta jatah 10 hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia.

Uskup Timika, John Philip Saklil meminta pemerintah lebih mementingkah hak-hak rakyat Papua dalam menangani polemik terkait perizinan PT Freeport Indonesia.