Indeks Freeport Indonesia

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia yang mogok kerja merasa dirugikan selama lima bulan terakhir karena dipecat secara sepihak.

Empat mobil milik Freeport dibakar ratusan karyawan.

Perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia bisa diperpanjang hingga 2041, asalkan setuju untuk divestasi 51 persen kepada pemerintah.

Kementerian ESDM akan mencabut izin ekspor konsentrat jika PT Freeport Indonesia tidak menyelesaikan pembangunan fasilitas "smelter" dalam waktu lima tahun.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa sah perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia setelah masa kontrak karya berakhir pada 2021 menunggu ditandatangani IUPK.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan perundingan pemberlakuan pajak bagi PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan pada penghujung Juli 2017.

Organisasi buruh tambang internasional IndustriALL Global Union meminta Presiden Jokowi mendesak manajemen PT Freeport mengembalikan hak-hak para pekerja.

Para pekerja yang melakukan mogok kerja diminta tidak mengintimidasi karyawan Freeport yang ingin tetap bekerja.

Dari laporan yang diterima, situasi Timika tetap kondusif dan aktivitas masyarakat berlangsung normal.

PUK SP-KEP SPSI PT Freeport PT Freeport Indonesia membantah tudingan pihak manajemen perusahaan bahwa mereka melakukan intimidasi dan ancaman kepada karyawan untuk ikut serta dalam aksi mogok kerja 1 Mei hingga 31 Mei 2017.

Sejumlah personel kepolisian dari berbagai provinsi dikirim ke Papua untuk membantu pengamanan pemogokan ribuan karyawan Freeport, yang direncanakan selama sebulan, dan mulai berlangsung pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2017.

PT Freeport Indonesia boleh melakukan ekspor jika berlandaskan pada Izin Usaha Pertambangan Khusus, bukan Kontrak Karya (KK).

Gerakan Pemuda Ansor mengingatkan agar tidak ada pihak dan lembaga negara yang mengambil kesempatan untuk keuntungan sendiri di tengah proses perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport.

Sebagai tuan rumah, Pemkab Mimika ingin terlibat dalam perundingan kasus Freeport, karena PT Freeport Indonesia berada di wilayah mereka.

Hasil perundingan dengan PT Freeport belum mencapai final, menurut Wamen ESDM Arcandra Tahar, masyarakat Indonesia bisa mengetahui hasilnya enam bulan lagi.

Para pendemo menyampaikan dukungannya kepada pemerintah agar mendesak PT Freeport segera membangun pabrik pemurnian konsetrat di Provinsi Papua demi kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Ribuan karyawan Freeport akan menggelar mogok massal pada hari buruh sedunia, 1 Mei 2017 untuk memprotes perumahan dan pemecatan kawan-kawannya dengan alasan efisiensi.

Pemerintah mengaku masih bersikukuh mengupayakan hasil maksimal dalam negosiasi dengan Freeport Indonesia. Tapi izin pemerintah di sisi lain mengeluarkan izin ekspor sementara.

Menteri Energi sumber Daya dan Mineral (ESDM) Iqnatius Jonan menegaskan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak ada yang sementara, namun yang ada izin ekspor sementara yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia saat ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Mimika, Septinus Somilena, menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia beserta perusahaan terkaitnya sudah menghentikan pengurangan karyawan sejak akhir Maret.