Menuju konten utama

Polisi dari Luar Papua Bantu Amankan Aksi Mogok di Freeport

Sejumlah personel kepolisian dari berbagai provinsi dikirim ke Papua untuk membantu pengamanan pemogokan ribuan karyawan Freeport, yang direncanakan selama sebulan, dan mulai berlangsung pada peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2017.

(Ilustrasi) Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia berdemonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Papua, Jumat (17/2/2017). Mereka meminta pemerintah Indonesia segera menerbitkan perizinan kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat ke luar negeri. ANTARA FOTO/Vembri Waluyas.

tirto.id - Sejumlah personel kepolisian dari luar Papua dikirim untuk membantu pengamanan aksi pemogokan ribuan pekerja tambang PT Freeport Indonesia di Mimika yang akan berlangsung sejak 1-30 Mei 2017. Pemogokan itu diawali pada hari peringatan Hari Buruh Sedunia Senin besok, 1 Mei 2017.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan penambahan pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari luar Papua dilakukan untuk memperkuat pengamanan area pertambangan PT Freeport. Polisi akan memastikan keamanan bagi pekerja yang tidak mau mengikuti pemogokan itu.

Pengiriman pasukan perbantuan itu misalnya kehadiran 101 personel Brimob Polda Riau di Timika, Papua, pada Minggu pagi hari ini. Para polisi itu tiba menumpang pesawat Sriwijaya Air dari Jakarta. Mereka akan membantu pengamanan obyek PT Freeport Indonesia selama pemogokan pada bulan Mei.

Menurut Victor, selain pasukan Brimob dari luar Papua, pengamanan area PT Freeport juga akan melibatkan 500 personel TNI dan Polri yang bertugas di wilayah garnizun Timika.

"Penambahan pasukan ini karena ada obyek vital dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat lainnya. Yang jelas, kami melakukan pengamanan ekstra pada titik-titik yang perlu diamankan baik dalam obyek vital maupun di luar obyek vital," kata Victor di Timika pada Minggu (30/4/2017) seperti dilaporkan Antara.

Titik-titik yang dianggap rawan oleh kepolisian dan membutuhkan pengamanan ekstra ketat itu di antaranya Terminal Gorong-gorong, sebagai akses keluar masuknya karyawan ke lokasi kerja di Tembagapura, Pelabuhan Portsite Amamapare, Bandara Mozes Kilangin Timika, Check Point 28 dekat Bandara Mozes Kilangin Timika, Check Point Kuala Kencana dan lainnya.

Victor mengimbau para pekerja PT Freeport yang hendak menggelar aksi mogok kerja agar menghormati hak rekan mereka lainnya yang masih ingin tetap bekerja.

"Kami harapkan, tidak boleh ada pemaksaan kehendak dan intimidasi. Yang mau kerja, silakan, bagi yang tidak mau kerja silakan, tapi hormati hak orang lain yang mau bekerja," ujar Victor.

Selain bantuan dari Polda Riau, sejumlah personel polisi dari daerah lain rencananya juga akan didatangkan di Timika untuk memperkuat pengamanan selama aksi pemogokan berjalan.

Pasukan yang akan didatangkan ke Timika yaitu Brimob Polda Bangka Belitung (satu Satuan Setingkat Kompi/SSK), Brimob Polda Jambi satu SSK, Brimob Polda Sulawesi Utara dua SSK, Brimob Polda Sulawesi Tenggara dua SSK dan Brimob Polda Jawa Timur sebanyak lima SSK.

Pada 20 April 2017 lalu, Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia menyatakan akan menggalang mogok kerja mulai 1 Mei 2017 sebagai bentuk protes atas kebijakan perumahan ribuan pekerja dengan dalih program efisiensi atau forelock.

Anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport, Tri Puspita mengatakan mogok kerja ini akan diikuti ribuan karyawan. Mogok kerja ini juga diikuti pegawai perusahaan-perusahaan subkontraktor Freeport.

"Ada tiga tuntutan utama kami yaitu meminta manajemen PT Freeport menghentikan kebijakan forelock (efisiensi) dan mengembalikan semua karyawan yang telah dinyatakan forelock ke tempat kerja semula. Kami juga mendesak manajemen PT Freeport agar menghentikan segala bentuk kriminalisasi pekerja," kata Puspita di Timika, Papua, pada Kamis (20/4/2017) lalu.

Menurut Puspita, sebagian pekerja Freeport yang terkena kebijakan efisiensi merupakan perwakilan pengurus SPSI di tingkat departemen (komisariat). Jumlahnya 40 persen dari pengurus.

Pengurus PUK SP-KEP SPSI Freeport menargetkan pemogokan itu akan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan PT Freeport di Tembagapura, baik di tambang terbuka Grassberg, tambang bawah tanah (underground), pabrik pengolahan Mil 74 hingga pelabuhan pengapalan konsentrat di Portsite Amamapare.

Baca juga artikel terkait DEMO BURUH atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Hukum
Reporter: antara
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom