Indeks Fraksi Psi Dprd Dki Jakarta

Kompetensi dan pemahaman akan tata kelola pemerintah Ibu Kota harus jadi hal yang dipertimbangkan dalam memilih penjabat Gubenur DKI.

Surat dari Kemendagri kepada DPRD DKI Jakarta terkait permintaan usulan Penjabat Gubernur Jakarta sudah dikirim pada 31 Agustus 2022.

PSI berpendapat kemampuan eksekusi Pj Gubernur penting bagi nasib Jakarta ke depan, terlebih saat ini tengah persiapan transisi perpindahan Ibukota Negara.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Anggara Wicitra menyebut konflik internal ini harus segera diatasi Anies. Jika tidak, akan merepotkan pemerintahan selanjutnya.

PSI menyebut realisasi program rumah DP Rp0 masih jauh dari target janji kampanye Anies Baswedan saat Pilgub Jakarta 2017.

Fraksi PSI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingkar janji soal pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggusuran.

PSI berharap Rapergub RDTR bisa menghadirkan solusi tata ruang yang lebih tertata di Jakarta.

Wagub DKI Riza Patria mempersilakan Fraksi PDIP dan PSI untuk menggulirkan kembali hak interpelasi terkait Formula E Jakarta 2022.

Fraksi PSI menilai usulan Polda Metro Jaya mengenai pengaturan jam perkantoran di Jakarta sulit diterapkan.

PSI meminta Anies melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta mendampingi ribuan pekerja yang terdampak penutupan Holywings.

Dishub DKI sudah menyediakan 11 titik kantong parkir yang berdekatan dengan kawasan Tebet Eco Park.

Antara lain menambah kantong parkir di Pasar Tebet Barat/Timur dan menyediakan angkutan gratis dari & ke Tebet Eco Park dari kantong-kantong parkir itu.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan daftar sponsor Formula E hingga kini belum dibuka ke publik.

Saat ini baru 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI dan PDIP yang melayangkan interpelasi ajang balapan mobil listrik Formula E.

Daripada buat pansus, Riza menyarankan anggota DPRD, khususnya Fraksi PSI untuk berdialog dengan dinas dan kontraktor yang menangani sumur resapan.

Anies Baswedan dianggap belum menepati janji-janji kampanyenya, seperti menangani penggusuran dan perbaikan kondisi hunian warga Jakarta.

Viani Limardi dipecat DPP PSI karena diduga telah melakukan penggelembungan dana reses dan melanggar sejumlah aturan partai.

PSI menyebut banyak warga yang tidak mampu menebus ijazah kelulusan pendidikannya di sekolah.

Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta tidak menemukan bukti Viani Limardi menggelembungkan dana reses.

Viani dipecat sebagai kader PSI karena diduga menggelembungkan dana reses dan melanggar sejumlah aturan partai.