tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan Fraksi PDIP dan PSI untuk menggulirkan kembali hak interpelasi terkait Formula E. Riza mengatakan hal itu merupakan hak anggota DPRD DKI Jakarta.
"Ya, prinsipnya semua itu hak-hak yang melekat pada dewan... Kami Tidak mencampuri, apalagi intervensi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Riza mengklaim meski Fraksi PDIP dan PSI mengajukan interpelasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap berhubungan baik dengan DPRD.
"Tentu [ini] tidak memutus hubungan baik yang selama ini antara pemprov dengan DPRD semakin kami tingkatkan," kata dia.
Interpelasi terkait Formula E Jakarta 2022 dilayangkan oleh 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menindaklanjuti interpelasi tersebut. Sebab, masa jabatan Anies hanya sampai 16 Oktober 2022.
"Kalau Pak Anies cerdas, harus sesegera mungkin supaya tidak digantung, sehingga dia bisa menjelaskan manfaat Formula E bagi warga Ibu Kota," kata Gembong kepada Tirto, Rabu (27/7/2022).
Anggota Komisi A DPRD DKI itu menuturkan apabila pembahasan Interpelasi Formula E tidak disegerakan hingga masa jabatan Anies selesai, penjabat Gubernur DKI selanjutnya bakal mendapatkan beban.
Menurut Gembong, penjabat Gubernur DKI selanjutnya belum tentu mengetahui kronologi dan permasalahan soal proyek balapan mobil listrik tersebut.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
