Indeks Fadli Zon

Kewenangan yang diemban Fadli Zon sebagai Plt ketua DPR tidak jauh berbeda dengan pimpinan DPR lainnya.

"Plt (Ketua DPR) dari 4 sisa pimpinan yang ada. Kemungkinan dari partai dengan suara terbesar setelah Golkar, berarti Gerindra, Fadli," kata Fahri Hamzah.

DPR RI mengutus Fadli Zon karena adalah Wakil Ketua DPR bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Trump mendapat kecaman atas kebijakan terbarunya ini, tak terkecuali Indonesia.

Dalam survei, Anies memeroleh elektabilitas 10,5 persen sebagai calon wakil presiden Prabowo melalui pertanyaan terbuka.

Menurut Fadli, umat Islam berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia, jadi tidak seharusnya ada prasangka dan diskriminasi aksi yang digelar umat Islam.

Mewakili keluarga Hashim Djojohadikusumo dan Partai Gerindra, Fadli Zon memberikan bantahan sekaligus hak jawab.

Mewakili keluarga Hashim Djojohadikusumo dan Partai Gerindra, Fadli Zon memberikan bantahan sekaligus hak jawab.

"Belum tahu juga (akan klarifikasi). Beliau sedang di luar negeri kebetulan, nanti kita akan tanyakan," kata Fadli di DPR, (6/11/2017).

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Kemenkominfo untuk memanggil provider terkait penyebaran konten porno di aplikasi WhatsApp.

Fadli menyebut, setelah dilantik, Anies-Sandi lebih membutuhkan kritik yang membangun daripada puja-puji.

Menurut Fadli, Prabowo berpotensi untuk memenangkan Pilpres 2019.

Fadli Zon meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa dalam Pilkada agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.

Menyusul ditangkapnya dua tentara Amerika Serikat yang diduga menyusup dalam acara HUT TNI ke-72, Fadli Zon meminta agar kebijakan bebas visa dievaluasi.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, polemik impor senjata lebih baik diselesaikan di internal pemerintah.

Fadli Zon melihat hubungan Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baik-baik saja dan bahkan makin akrab.

Fahri menilai, tindakan Fadli Zon yang menandatangani surat permintaan Setya Novanto yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melanggar etika.

Gerindra sudah satu suara mendukung Prabowo sebagai Capres 2019.

Menurut Fadli, baru Jokowi presiden Indonesia yang membicarakan Pilpres saat masih menjabat.

Fadli Zon membantah Gerindra berhubungan dengan kelompok Saracen. Sebaliknya, ia mengaku dirugikan dengan kabar hoax Prabowo berbaju Nazi di media sosial.