tirto.id - Presiden Donald Trump memberi pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengakuan ini diiringi dengan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Trump mendapat kecaman atas kebijakan terbarunya ini, tak terkecuali Indonesia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo perlu mengecam sikap Trump, alasannya kebijakan Trump bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.
"Masyarakat Indonesia sejak lama tidak approval dengan pendudukan yang dilakukan Israel," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Meski begitu, Fadli yang sempat berfoto bersama Trump ini menilai sikap Trump tidak sepenuhnya berdasarkan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Ia menilai, kebijakan tersebut sebagai pengalihan isu dari polemik dalam negeri AS.
"Menurut saya, benar-benar pernyataan [Donald Trump] itu out of the blue, tiba-tiba muncul dari langit. Kalau dugaan saya sebagai politisi adalah untuk mengalihkan isu dalam negeri," kata Fadli.
Fadli pun menilai Indonesia belum perlu memutus hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Pemerintah, menurutnya, harus melihat perkembangan terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan hubungan.
"Lihat saja dulu perkembangannya," kata Fadli.
Siang tadi, Presiden Jokowi sudah memberikan pernyataan resmi terkait sikap Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Jokowi meminta Donald Trump mengkaji kembali kebijakan tersebut karena berpotensi mengancam stabilitas keamanan dunia, terlebih Amerika Serikat merupakan anggota tetap Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Presiden Jokowi juga mendesak Organisasi Konferensi Islam menggelar sidang khusus buat membahas sikap Amerika Serikat ini. Sikap ini akan disampaikan Jokowi dalam waktu dekat melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang akan memanggil Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan, JR.
“Saya juga telah memerintahkan Menlu untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat, untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia,” kata Jokowi.
Ihwal polemik pemindahan dan pengakuan Ibu Kota Yerusalem, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP Arwani Thomafi sependapat dengan Fadli Zon. Menurut Arwani, pernyataan Donald Trump menunjukkan sikap politik populis untuk kepentingan domestik AS.
Trump dinilai Arwani telah mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan perdamaian. Ia juga menilai kebijakan Trump telah melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dan melukai perasaan umat Islam di Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Oleh karena itu, Arwani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendesak Donald Trump membatalkan pernyataannya dan meminta Organisasi Konferensi Islam menggelar sidang umum. "Melalui desakan OKI dan PBB pemerintah Indonesia harus menyadarkan Donald Trump agar membatalkan rencananya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel," kata Arwani.
Polemik Trump di Timur Tengah
Dalam catatan Tirto, Trump merupakan teman sejati Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Saat kampanye presiden, Trump memang menjanjikan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, plus pengakuan kota suci sebagai ibu kota Israel
Saat kampanye Trump menyebut Israel sebagai “teman terdekat”, dan sebagaimana dilaporkan Haaretz, politikus Partai Republikan itu akan mengambil pendekatan yang berbeda terhadap pembangunan pemukiman Israel di wilayah-wilayah yang dianeksasi—sesuatu yang dikecam oleh pemerintahan AS sebelum Trump.
Trump jadi kesayangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—apalagi usai benar-benar terpilih sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat.
Baca juga:Kiprah Kelompok Kristen dalam Pembebasan Palestina
Netanyahu membalas dengan menyebut Trump sebagai “teman sejati”, demikian dikutip dari laman Politico. Namun agar pernyataannya tak terlalu kontroversial, ia turut menyatakan bahwa Israel dan AS akan terus menjaga keamanan, kestabilan, dan kedamaian di Timur Tengah. Pernyataan ini juga diungkap Trump, meski pada akhirnya bersifat hipokrit karena langkah terbaru Trump justru akan menyalakan lagi bara konflik di Timteng.
Politikus Israel lain tak mau ketinggalan memanfaatkan kemenangan Trump. Usai berhasil mempecundangi Hillary Clinton dari Partai Demokrat, pemerintah Israel langsung mendorong sang presiden baru agar segera memenuhi janjinya. David Friedman, yang saat itu menjabat sebagai penasihat Trump untuk Israel dan kini menjadi Duta Besar Israel untuk AS, mengatakan pada Jerussalem Post bahwa Trump tak hanya obral janji.
"Itu adalah janji kampanye dan ada keinginan untuk mempertahankannya," kata Friedman sebagaimana dilaporkan ulang Guardian. "Kami akan melihat hubungan yang sangat berbeda antara Amerika dan Israel dengan cara yang positif."
Penulis: Mufti Sholih
Editor: Mufti Sholih
