tirto.id - Permintaan Presiden Jokowi kepada relawan Projo (Pro Jokowi) untuk bersiap menghadapi Pilpres 2019 dinilai Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon sebagai sebuah keanehan. Menurutnya, baru Jokowi presiden Indonesia yang membicarakan Pilpres saat masih menjabat.
"Kalau orang lain yang ngomong sih bisa, tapi bagi seorang presiden bisasanya tidak lazim kecuali itu pertemuan tertutup ini kan pertemuan terbuka. Nah dia datang ke situ sebagai apa? Apakah sebagai presiden atau sebagai calon presiden?", kata Fadli di Komplek DPR Senayan, Jakarta Selasa (5/9/2017).
Fadli menganggap seorang presiden semestinya menyelesaikan amanahnya mengurusi negara selama masa jabatannya masih berlangsung. Bukan membicarakan suksesi kepemimpinan periode selanjutnya.
"Yang jelas sekarang waktu yang sangat sedikit kurang lebih 2 tahun bahkan kurang dari 2 tahun harusnya fokus pada janji politik pada waktu itu dan janji itu cukup banyak yah," kata Fadli.
Untuk itu, Fadli menganggap ada ketakutan pada Jokowi jika tidak bisa melanjutkan kepemimpinan di periode selanjutnya.
Sementara itu, Fadli menyatakan Gerindra sudah memastikan mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai Capres di 2019. Tinggal menunggu kepastian atas Judicial Review UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, keputusan MK atas Judicial Review bisa menjadi peta awal bagi Gerindra dalam menentukan pasangan bagi Prabowo dalam Pilpres 2019. Sebab, dari putusan itu akan diketahui apakah hanya ada dua calon atau lebih dalam Pilpres mendatang.
"Ini saya kira akan menentukan peta berikutnya," kata Fadli.
Perlu diketahui, Jokowi dalam Rakernas III Projo Senin kemarin (4/9) meminta kepada para relawan Projo agar menjaga militansi. Menurutnya militansi lebih penting ketimbang jumlah.
"Jadi saya mengingatkan yang belum sadar kalau bulan September itu ada penetapan capres dan cawapres. Tahun depan itu tahun politik, berarti sahut menyahutnya lebih kenceng," kata Jokowi.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
