tirto.id - PT Pos Indonesia tengah menjalani pembenahan besar-besaran menyusul temuan manajemen baru mengenai penyesuaian catatan keuangan perusahaan.
Hasil audit mengungkap adanya koreksi pembukuan untuk periode 2023 hingga 2025 yang mencapai Rp9 triliun, sebagai bagian dari upaya pembersihan laporan keuangan.
Langkah ini menjadi sorotan utama BP BUMN bersama Danantara. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memberikan arahan langsung kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi.
Dalam arahannya, Dony menekankan bahwa transformasi yang dijalankan tidak boleh sekadar kosmetik. Ia mengingatkan seluruh proses perbaikan harus menyasar akar permasalahan yang selama ini menghambat kinerja perusahaan.
"Transformasi yang kita lakukan di sini bukan transformasi yang setengah-setengah. Kita tidak ingin sesuatu yang artifisial atau dipoles-poles. Proses ini kita lakukan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN tangguh ke depannya," ujar Dony, dalam keterangannya, Kamis (23/7/2026).
Selain memastikan restrukturisasi berjalan menyeluruh, perhatian juga diarahkan pada strategi penataan keuangan yang lebih efisien guna menekan beban biaya perusahaan.
BP BUMN mendorong PT Pos untuk meninjau ulang struktur pendapatan, komponen biaya, serta menerapkan model bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan. Pelibatan intercompany juga digagas untuk mempercepat penurunan utang.
Dony menekankan, setiap langkah perbaikan harus memiliki target yang jelas dan terukur agar proses pengawasan dapat berjalan efektif. Menurutnya, perbaikan fundamental bisnis menjadi prioritas utama.
"Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. Kita hanya akan mengontrol berdasarkan itu," kata Dony.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id






































