tirto.id -
Menurutnya, perkara kecurangan dalam Pilkada bisa menjadi pro-kontra bahkan konflik di antara pendukung masing-masing calon. Sehingga, dibutuhkan keputusan MK yang mengikat.
"Tapi memang di daerah tertentu, kecurangan itu berlaku masif, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten Papua, misal di Kabupaten Papua ada kecurangan yang masif. Dan akhirnya memang Bawaslu merekomendasikan diskualifikasi," kata Fadli di DPR, Kamis (12/10/2017).
Politisi Gerindra ini pun meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menyelesaikan sengketa dalam Pilkada agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan.
"Saya kira memang harus ditegakkan hukum itu, karena ini persoalan suara rakyat dan demokrasi kita," kata Fadli.
Namun, khusus untuk kasus Tolikara, Fadli mengaku tidak terlalu memahami duduk masalah di antara kedua pihak yang bersengketa.
"Untuk Tolikara, saya tidak tahu apakah memang tidak ada keadilan atau memang kecurangan seperti. Tapi kalau sudah ada keputusan MK, ya apa boleh buat," kata Fadli.
Sementara itu, anggota Komisi III F-PDIP Arteria Dahlan menyebut yang harus bertanggungjawab dalam kericuhan di Kemendagri adalah Bawaslu.
"Sejatinya masalah ini tidak terjadi apabila Bawaslu bekerja dengan baik, bukan menjadi bagian dari permasalahan. Kasihan Kemendagri jadi keranjang sampah untuk membenahi kerja-kerja kotor Bawaslu RI," kata Arteria di DPR, Kamis (12/10/2017).
Menurutnya, Bawaslu RI saat ini bertindak konyol dan tidak paham hukum dan aturan. Sedangkan, kata Arteria, mereka tidak mau bertanya kepada yang sudah berpengalaman.
"Saya prihatin melihat keadaan Bawaslu saat ini, miskin pengalaman, miskin pengetahuan dan tidak mau bertanya. Saya menyesal membuat UU Pilkada yang memberikan kewenangan begitu hebat kepada Bawaslu akan tetapi kualitas dan kompetensi mereka sangat memprihatinkan," tegas Arteria.
Politisi PDIP ini pun khawatir kejadian Tolikara akan diikuti oleh kejadian-kejadian di kabupaten lainnya.
Adapun penyerangan di Kemendagri bermula dari unjuk rasa LSM Barisan Merah Putih Provinsi Papua di depan kantor Kemendagri. Mereka menuntut masalah sengketa Pilkada di Kabupaten Tolikara.
Namun, unjuk rasa tersebut berubah menjadi kericuhan antara massa aksi dengan pegawai Kemendagri. Akibatnya, sejumlah properti di kantor Kemendagri rusak. Polisi pun mengamankan 15 orang dari penyerangan yang menimbulkan korban 10 orang luka-luka dan dibawa ke RSPAD.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
