tirto.id - Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menyatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto belum berencana melakukan klarifikasi terkait namanya tercantum dalam Paradise Papers.
"Belum tahu juga (akan klarifikasi). Beliau sedang di luar negeri kebetulan, nanti kita akan tanyakan," kata Fadli di DPR, (6/11/2017).
Meski begitu, Fadli meyakini Prabowo tidak terlibat dalam kepemilikan Nusantara Energy Resources Limited seperti yang tertulis di Paradise Papers.
"Yang saya tahu apa yang disebut sebagai Nusantara Energy Resources Limited itu tidak ada kaitan dengan Pak Prabowo," kata Fadli.
Fadli pun mengaku tahu pembentukan perusahaan tersebut. Menurutnya, perusahaan itu dibentuk antara tahun 1999-2001, tapi tidak pernah ada aktivitas apapun.
"Tidak pernah ada aktivitas apapun yang terkait dengan bisnis dan usaha (Prabowo)," kata Fadli.
Nama Prabowo tercantum dalam Paradise Paper pun, menurut Fadli tidak akan mempengaruhi elektabilitas yang bersangkutan. Menurutnya, elektabilitas Prabowo tetap stabil.
"Saya hari ini melakukan survei di Twitter. Sudah 3.500 orang yang vote. Pak Prabowo dapat 59 persen," kata Fadli.
Terkait lembaga survei yang selalu menempatkan Prabowo di bawah Jokowi, Fadli menganggap survei antara petahana dengan tokoh politik tertentu tidak apple to apple.
"Petahana pasti punya kesempatan politik yang lebih dong," kata Fadli.
Paradise Paper merupakan sebuah dokumen keuangan yang berisi bocoran nama-nama tokoh politik dunia yang berinvestasi secara diam-diam di luar negeri untuk menghindari pajak.
Dalam dokumen tersebut, Prabowo, Tommy Soeharto, dan Mamiek Soeharto menjadi tiga orang Indonesia yang tercantum.
Prabowo dikatakan pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan Nusantara Energy Resources Limited yang berkantor di Bermuda.
Paradise Papers ini berisi bocoran dokumen keuangan yang mengungkap data keuangan orang-orang kaya di seluruh dunia yang menanamkan investasi di luar negeri untuk mendapat pajak rendah atau bahkan tanpa pajak sama sekali.
Dokumen yang berisi 13,4 juta data dokumen keuangan skala besar ini bisa dikatakan salah satu yang terbesar dalam sejarah karena melibatkan aset luar negeri dari politisi dan perusahaan terkemuka, serta beberapa individu dan selebriti terkaya di dunia.
Selain nama pengusaha dari Indonesia, dari laporan BBC, dalam dokumen tersebut terungkap pula bahwa Ratu Elizabeth II memiliki sekitar $13 juta dari dana pribadinya yang diinvestasikan di luar negeri. Namun, seperti banyak aspek keuangan luar negeri dimana celah dalam hukum pajak digunakan, tindakan Ratu dianggap tidak ilegal.
Salah satu temuan paling menonjol untuk politik AS adalah laporan bahwa Sekretaris Perdagangan Donald Trump Wilbur Ross berbagi kepentingan bisnis dengan menantu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
