Indeks Ekonom Indef

Ekonom menilai langkah Presiden Joko Widodo blusukan seharusnya bisa dibarengi dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga.

Peneliti Indef menilai kenaikan tarif ojek onlien akan memicu peningkatan inflasi, berkurangnya PDB, hingga pertambahan jumlah penduduk miskin.

Tauhid Ahmad, meminta pemerintah mengkalkulasi ulang perhitungan harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

INDEF menyarankan kepada pemerintah agar disediakan fasilitas pendidikan, membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di satu sisi kenaikan gaji ASN bisa mendongkrak konsumsi, di sisi lain dianggap tak sensitif dengan penderitaan masyarakat akibat pandemi.

Pemerintah akan memberikan bantuan tunai untuk 13-15 juta pekerja yang terdaftar di  BPJS Ketenagakerjaan.

Label negara maju dari AS harus ditolak dan pemerintah Indonesia disarankan untuk mengajukan banding ke WTO.

Peran Bank DKI perlu dioptimalkan untuk pembangunan Jakarta.

Mantan Menkeu Chatib Basri mengatakan ekspor kecil bikin Indonesia aman dari perang dagang AS-Cina. Namun, sejumlah ekonom menilai hal itu tak bisa dibanggakan.

Ekonom INDEF mengkritik pemerintahan Jokowi yang menjadikan utang negara sebagai hal umum dan biasa.

Hambatan izin investasi ada di daerah, karena memiliki otonomi, sehingga kerap tak sejalan dengan sistem Online Single Submission (OSS) di tingkat pusat.

Indef meminta BKPM untuk menambah investasi hilirisasi produk pertambangan terkait rencana pemerintah yang akan melarang ekspor nikel.

Berdasarkan perkiraan kasar Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) hasil pengelolaan aset negara itu bisa mencapai Rp150 triliun.

INDEF menilai, keputusan Presiden yang melarang menterinya mengambil keputusan strategis hingga Oktober 2019 lebih ditujukan kepada Menteri BUMN.

Menurut Ekonom Indef Enny, sebelum perang dagang sebenarnya industri tekstil sudah memiliki tanda-tanda akan menurun. Namun, persoalan itu kata Enny tak direspons dengan baik oleh pemerintah.

Ekonom Indef menilai larangan mengambil gambar di pesawat malah mengundang persepsi konsumen yang menduga Garuda ingin menutup-nutupi kekurangan dalam hal pelayanan.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai turunnya angka kemiskinan pada Maret 2019 di kisaran 9,41 persen ini bukan dipengaruhi oleh inflasi yang rendah.

INDEF mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai perkembangan perang dagang AS-Cina yang mereda usai KTT G-20, sebab sejumlah efek dari kesepakatan ini dinilai masih bersifat temporer.

Defisit APBN Rp101,04 triliun atau setara 0,63 persen dari PDB April 2019 salah satunya karena dipengaruhi oleh turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bhima Yudhistira menilai pencatatan piutang sebagai pendapatan Garuda harus memenuhi syarat yang ketat.