Indeks Ekonom Indef

Fenomena ini dinilai tidak lazim dalam proses transformasi ekonomi sebuah negara.

Indef sebut indikasi praktik kartel telah ada sejak lama dan membuat Bulog kesulitan menjalankan fungsi stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Mekanisme pengawasan BUMN tanpa kementerian dapat diperkuat lewat peran DPR, audit publik, hingga laporan keuangan yang terbuka bagi investor.

Suahasil, dinilai lebih berpengalaman dan memahami betul seluk-beluk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga, kebijakan yang dirilis bisa lebih pasti.

Indef soroti sudah cukup banyak korban berjatuhan karena keracunan MBG.

Dari 506 total singkatan yang terdapat pada APBN 2026, hanya ada lima istilah yang berkaitan dengan syariah.

Ekonom ingatkan potensi ketidakpercayaan publik terhadap data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dikhawatirkan akan berdampak ke sektor hiburan.

Selain Indonesia, kebijakan tarif resiprokal juga dinilai bakal menggerus pertumbuhan ekonomi berbagai negara lainnya.

Kesepakatan tarif tersebut berpotensi membuat penyerapan tenaga kerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki turun hingga 2 persen.

Meski tarif dikenakan ke Indonesia kecil, namun RI memiliki rasio investasi modal terhadap output (Incremental Capital Output Ratio/ICOR) jauh lebih tinggi.

Judi online sangat berbahaya dan dapat menjadi katalisator pinjaman online (pinjol) yang macet dan bermasalah.

Subsidi motor listrik hanya akan dinikmati kalangan orang ekonomi menengah ke atas saja.

Sosialisasi aturan baru pajak emas perlu dilakukan secara masif pada skala nasional. Dengan demikian penerimaan pajak bisa meningkat.

Indef menilai pemerintah perlu memperketat mekanisme pendaftaran koperasi  agar tidak terjadi kasus koperasi bodong.

Indef menilai pertumbuhan ekonomi domestik tidak begitu impresif jika dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam dan Filipina.

Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat di 4,9 persen pada kuartal I-2023.

Ekonom menilai langkah Presiden Joko Widodo blusukan seharusnya bisa dibarengi dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga.