Indeks Efisiensi Anggaran

Qodari mengklaim efisiensi pemerintahan Prabowo menghasilkan penghematan anggaran negara mencapai sekitar Rp300 triliun.

Meski melakukan WFH, Edward mengklaim produktivitas kinerja ASN tetap berjalan semestinya.

Kementerian PU tetap menjalankan program pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat.

Sejumlah menteri justru meminta kenaikan anggaran dengan dalih akan menjalankan berbagai program prioritas.

Pemerintah juga dorong percepatan belanja kementerian & lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.

Meski ada efisiensi sejumlah program, Airlangga memastikan kondisi fundamental perekonomian nasional tetap stabil.

Hanya saja, pelaksanaan WFH mesti dikaji secara matang agar tidak berdampak pada perekonomian masyarakat.

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tukin bagi aparatur sipil negara (ASN) juga tak bakal dipotong.

Mantan Kepala LPS ini meyakini, arah kebijakan program makan bergizi gratis masih berada pada jalur yang tepat.

Purbaya memastikan, pembatasan permintaan tambahan anggaran ini tidak akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

SPEK-HAM mencatat biaya visum bagi korban kekerasan selama ini belum dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Prabowo mengaku heran dengan demo menentang efisiensi pemerintah, dan menduga aksi-aksi tersebut bayaran.

Dia menambahkan hasil efisiensi anggaran itu akan diperuntukkan penanganan bencana Sumatra.

PM Jepang kembalikan 30 persen gaji tambahan, dan para menteri mengembalikan 20 persen dari yang mereka terima.

Prabowo klaim hemat Rp300 triliun dari APBN. Efisiensi ini dipuji, tapi dianggap membebani layanan publik dan menghambat pembangunan daerah.

Prabowo mengingatkan efisiensi merupakan perintah dari undang-undang  dan diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.

Hasan Nasbi melihat kenaikan PBB-P2 saat ini hanya terjadi di Kabupaten Pati saja.

Pemerintah akan lanjutkan kebijakan efisiensi anggaran belanja pada tahun anggaran 2026.

Besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L sesuai kebijakan yang ditetapkan Prabowo.

Hasil efisiensi akan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sri Mulyani.