Indeks Dwifungsi Abri

Sejak awal reformasi, kehadiran satuan teritorial TNI banyak dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil.

Secara normatif dwifungsi militer sudah dihapus seiring reformasi. Faktanya, praktik-praktik pelibatan TNI dalam urusan sipil memang masih terjadi.

Isi usulan revisi UU TNI No. 34/2023 dinilai kontroversial karena dinilai dapat membuka peluang dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan semangat reformasi ialah menghapuskan dwifungsi ABRI. Oleh sebab itu, konsep ini tidak boleh dihidupkan kembali.

Perluasan penugasan prajurit untuk tugas sipil dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi profesionalisme TNI dan menghambat karir ASN.

Tentara sudah diusir dari parlemen sebagai hasil dari agenda Reformasi. Tapi anggota dewan malah berlagak seperti tentara baru-baru ini.

Pencopotan baliho Rizieq oleh TNI dianggap berlebihan karena mereka memasuki ranah sipil--yang merupakan kewenangan Polisi dan Satpol PP.

Pelibatan TNI Polri di institusi sipil akan ditambah di BNPB. Hal ini mempertegas bahwa pemerintahan sipil Jokowi sangat bergantung ke dua institusi tersebut.

Moeldoko meminta masyarakat tak perlu terlalu mencurigai soal adanya indikasi dwifungsi TNI hidup lagi karena Perpres 37/2019 akan dikeluarkan oleh presiden.

Moeldoko memberi penjelasan soal Perpres 37/2019 tentang jabatan fungsional TNI, salah satunya sebagai strategi mengurangi penumpukan perwira.

Luhut Pandjaitan menampik kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan Perpres No. 37 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi dengan Dwifungsi TNI.

Direktur Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai lahirnya Perpres Nomor 37 tahun 2019 justru mengakomodir adanya praktik bagi-bagi jabatan di tubuh TNI.

Mengapa Deklarasi Ciganjur dianggap gagal?

Menurut Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, reformasi TNI bukanlah perubahan melainkan pemurnian kembali peran dan wewenang TNI sesuai UUD 1945.

Kemendikbud akan mengantisipasi gelombang pensiun guru sebanyak 85.650 pada 2022 dengan melakukan berkoordinasi lebih lanjut melalui KemenPANRB.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar menilai keputusan tersebut tidak tepat.

A.H. Nasution dianggap layak menerima pangkat jenderal bintang lima karena berjasa dalam meletakkan dasar doktrin tentara dan merumuskan Dwifungsi ABRI.

Klaim Moeldoko soal TNI sudah terlatih dikritik bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, praktik persekusi oleh personel TNI masih lazim terjadi.

Menurut Sigit penangkapan tersebut sangat disayangkan apalagi hanya karena menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan aktivis Reformasi 1998.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin jika Presiden Joko Widodo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI.