Indeks Dwifungsi Abri

Klaim Moeldoko soal TNI sudah terlatih dikritik bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, praktik persekusi oleh personel TNI masih lazim terjadi.

Menurut Sigit penangkapan tersebut sangat disayangkan apalagi hanya karena menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan aktivis Reformasi 1998.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjamin jika Presiden Joko Widodo tak akan mengembalikan dwifungsi TNI.

Kepala Staf Keprisidenan Moeldoko memastikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru tak akan kembali lagi di era pemerintahan Joko Widodo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai Robertus Robet yang menyindir ABRI lewat lagu dinilai kurang bijaksana dalam melihat kondisi TNI dan aparat negara saat ini.

Moeldoko mengatakan, jika saat ini TNI secara psikologis sudah kuat untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat.

Sudah sewajarnya apabila polisi menghentikan proses hukum yang dilakukan atas Robertus Robet. Pasal pidananya keliru, begitu pula objeknya.

Pihak kepolisian mengklaim tidak ada unsur politis dalam penangkapan Rbertus Robet usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian.

Dedi mengatakan penyidik masih melengkapi berkas perkara Robet dan belum mengetahui apakah akan ada pemanggilan selanjutnya kepada dosen Universitas Negeri Jakarta itu.

"Kritikan Robertus adalah sebagai upaya agar TNI harus kembali kepada supremasi sipil," kata Ace. 

Penangkapan Robertus Robet mencitrakan pelapor masih memiliki watak militer Order Baru. Militer menguasai sipil. 

Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penyebar video ihwal orasi Robertus Robet masih diprofilkan dan diidentifikasi oleh Direktorat Siber.

Kepala Bidang Advokasi LBH Pers Gading Yonggar Ditya mengatakan tak ditahannya Robertus Robet bukan berarti ia akan terbebas dari segala hukuman. 

Ninik enggan merinci 9 kementerian tambahan yang akan ditempati perwira TNI aktif. 

Sandiaga menilai langkah Kemendikbud melibatkan anggota TNI menjadi guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan perlu dikaji kembali. 

Langkah Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menempatkan perwira/jenderal ke pos-pos kementerian tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Haris menilai pentingnya TNI untuk membuka diri dan memberikan klarifikasi serta penjelasan utuh.

Masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait relasi antara militer dan politik sipil yang membuat reformasi di tubuh TNI tak berjalan total.

TNI menyebut permohonan prajurit TNI menjadi guru adalah bagian dari pengabdian.

Rencana Kemendikbud yang akan melibatkan militer dalam proses pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) dinilai kurang tepat dan tidak bisa sembarangan.