Indeks Dwifungsi Abri

Dwifungsi ABRI pernah tumbuh subur di masa Orde Baru. Simak pengertian Dwifungsi ABRI, konsep, tujuan, dan langkah penerapannya di masa rezim Soeharto.

Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI di halaman gedung DPRD DIY, Kamis (20/3/2025) siang.

Menhan Sjafrie, mengeklaim proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilakukan, penuh perdebatan konstruktif.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru sebelum akhirnya dicabut. Berikut alasan mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa Reformasi.

DPR akan sahkan RUU TNI hari ini dalam rapat paripurna bersama pemerintah. 3 Pasal ini akan dibahas dan direvisi dalam rapat.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Dwifungsi TNI lantas dihapus setelah reformasi. Simak alasan penghapusan dwifungsi dan dampaknya.

Budi Gunawan memastikan revisi UU TNI dilakukan guna menyesuaikan peran TNI dengan perkembangan zaman saat ini.

Mensesneg meminta masyarakat lebih teliti memahami isi DIM yang jadi rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.

Pembahasan RUU TNI menuai kecaman keras dari publik lantaran dinilai berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti di masa Orde Baru dulu.

KontraS meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri.

Mensesneg Hadi, menemui mahasiswa yang melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

DPR RI membantah draf RUU TNI ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dilakukan secara tertutup dan mendadak.

Penambahan ketentuan jabatan sipil bagi prajurit TNI melalui usulan revisi UU TNI tidak menjadi jawaban atas keberadaan perwira non-job.

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menepis anggapan bahwa RUU TNI bakal mengembalikan konsep dwifungsi ABRI.

Ketua Baleg sebut penempatan TNI di jabatan sipil menjadi hak prerogatif presiden sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan baru Menpan RB tentang ASN bisa diisi TNI/Polri mengingatkan memori akan Dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan di masa Orde Baru.

Isnur sebut membiarkan TNI-Polri aktif menjadi ASN akan menimbulkan kekacauan. Kebijakan ini sebagai titik nadir mandat reformasi.

Rencana penambahan kodam sama saja membuka peluang pelibatan militer di tengah sipil makin besar.

Sejak awal reformasi, kehadiran satuan teritorial TNI banyak dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil.

Secara normatif dwifungsi militer sudah dihapus seiring reformasi. Faktanya, praktik-praktik pelibatan TNI dalam urusan sipil memang masih terjadi.