tirto.id - Tepat pada 21 Mei 1998, Soeharto tumbang dari tampuk kekuasaannya. Setelah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun, ujung tombak rezim Orde Baru itu harus meletakkan jabatan sesuai tuntutan para mahasiswa yang sudah menduduki Gedung MPR/RI sejak 18 Mei 1998.
Kekuasaan beralih ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Meskipun dikenal sebagai tokoh yang bersih, Habibie ternyata tidak mampu memuaskan para aktivis pro-demokrasi. Seperti yang dituturkan Diana Fawzia, dkk, dalam Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018), Presiden Habibie masih dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Begitu pula dengan DPR dan MPR yang seutuhnya masih merupakan hasil pemilu terakhir rezim Soeharto (hlm. 265).
Di tengah represi aparat atas aksi penolakan mahasiswa terhadap Sidang Istimewa (SI) MPR yang akan diselenggarakan pada 10-13 November 1998, timbul tekad untuk melakukan reformasi total dengan jalan menanggalkan segala unsur politik Orde Baru. Berbekal tekad tersebut, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) dibantu Satgas Mahasiswa ITB dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Siliwangi beramai-ramai mendatangi rumah Abdurrahman Wahid dan Megawati Seokarno Putri untuk mendesak digelarnya pertemuan tokoh-tokoh oposisi Orde Baru.
Di Bawah Pengawalan Mahasiswa
Peran partai politik dalam upaya menurunkan Soeharto sangat menyulitkan mahasiswa yang kala itu mengharapkan transisi menuju demokrasi yang sepenuhnya. Atas dasar itulah mahasiswa menghendaki bersatunya kelompok-kelompok oposisi berhaluan Islam dan Nasionalis yang sejak lama menolak rezim Orde Baru. Mereka adalah Ketum PBNU Abdurrahman Wahid, Ketum PP Muhammadiyah Amien Rais, dan Megawati Soekarno Putri dari PDI.
Kendati terdengar sederhana, menyatukan kelompok-kelompok oposisi rupanya tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi mempertemukan Ketua NU dan Muhammadiyah dalam satu ruangan bukanlah perkara mudah. Ada banyak sekali kendala yang dihadapi para mahasiswa, khususnya berkenaan dengan sakitnya Gus Dur sejak akhir tahun 1997.
“Kita sudah coba sejak Juli lalu. Kami dibantai kanan-kiri. Woo, enggak mungkin mempertemukan Amien dan Gus Dur karena semua orang sudah mencoba,” tutur Ketua Tim Satgas ITB Andriyanto seperti dikutip dari Tempo (17/11/1998).
Menurut laporan Kompas (11/11/1998), upaya mempertemukan Amien dan Gus Dus sebenarnya sudah hampir berhasil. Tepatnya sehari sebelum sidang perdana SI MPR tanggal 10 November, mahasiswa berhasil mencegat Amien Rais yang baru tiba dari Surabaya di Bandara Soekarno-Hatta kemudian mengantarkannya ke kediaman Gus Dur di Ciganjur.
Sayangnya, saat Amien tiba, Gus Dur sedang meninggalkan rumah untuk memeriksakan kesehatan. Amien yang baru datang dari jauh akhirnya hanya bersedia menunggu selama 20 menit. Baik Gus Dur maupun Megawati sama-sama tidak bersedia menemui mahasiswa selama Amien Rais belum hadir.
Untunglah Amien tidak tersinggung. Ia bersedia melanjutkan pertemuan keesokan harinya, di hari pertama SI MPR yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Mereka yang turut bergabung bersama Amien Rais di kediaman Gus Dur antara lain Megawati dan Hamengkubuwono X mewakili suara reformasi rakyat Yogyakarta.
Hasil yang Dicita-citakan
Para mahasiswa beserta tokoh-tokoh pro-demokrasi nampaknya bisa berlega hati untuk sementara waktu. Pertemuan antar-tokoh Islam dan Nasionalis yang mereka idamkan akhirnya terlaksana. Pertemuan menghasilkan delapan keputusan buah pikiran para mahasiswa dan empat tokoh oposisi Orde Baru yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Ciganjur.
Berdasarkan laporan Tempo (17/11/1998), saat tengah merumuskan deklarasi, Gus Dur berpesan agar pertemuan tersebut jangan dijadikan ajang untuk membentuk federasi. Sebaliknya, mereka harus fokus merancang keputusan-keputusan yang realistis untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sekaligus agar masa krisis dan ketidakpastian politik dapat segera teratasi.
Salah satu isi deklarasi yang paling diapresiasi ialah keputusan untuk menghapus dwifungsi ABRI dalam kurun waktu enam tahun. Selain itu, para mahasiswa dan tokoh oposisi juga meminta agar segera dilaksanakan Pemilu pada Mei 1999 guna mengakhiri transisi kepemimpinan Habibie.
Di samping kedua keputusan tersebut, mahasiswa mengharapkan reformasi sesuai dengan perspektif generasi baru. Mereka juga menuntut pemberdayaan lembaga perwakilan, desentralisasi pemerintahan sesuai kemampuan daerah, pengusutan pelaku KKN para penguasa Orde Baru, dan yang terakhir mendesak pembubaran Pam Swakarsa.
Menurut sumber yang sama, kesepakatan yang berhasil dirumuskan dalam pertemuan di Ciganjur memberikan efek yang cukup kuat di tingkat MPR. SI MPR yang dilaksanakan pada hari yang sama dilaporkan anti-klimaks menyambut isi deklarasi yang dibacakan Amien Rais di hadapan ratusan mahasiswa dan tokoh pro-demokrasi di halaman rumah Gus Dur.
Akibatnya, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) di MPR harus rapat sampai jam lima subuh agar pandangan mereka bisa sejalan dengan Deklarasi Ciganjur. Menurut hasilnya, dari delapan butir deklarasi, tujuh di antaranya berhasil disepakati anggota sidang. Hanya butir penghapusan dwifungsi ABRI dalam kurun enam tahun saja yang masih menyisakan perdebatan di kalangan seluruh fraksi.
Menurut perwataan Kompas (12/11/1998), secara umum Deklarasi Ciganjur disambut baik oleh segenap tokoh politik, para pengamat, dan mereka yang berada di luar Gedung DPR/MPR. Bahkan, Menteri Agama Malik Fadjar mengatakan agar pertemuan itu segera ditindaklanjuti dengan menyertakan tokoh-tokoh lain.
Gagalnya Demokrasi Para Deklarator
Syamsuddin Haris dalam Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi (2014) mengutarakan bahwa model transisi pemerintahan pasca-Orde Baru membuat Deklarasi Ciganjur nampak mengecewakan di mata tokoh-tokoh pro-demokrasi (hlm. 11).
Haris mencatat pada periode krusial 1998-1999, para elite oposisi sejatinya tidak pernah bisa bersatu dan menyamakan agenda. Adapun transisi yang terjadi pada masa itu semata-mata terjadi akibat desakan kekuatan oposisi yang tidak terlembaga. Pola transisi semacam ini tidak akan menghasilkan perubahan yang berarti.
Dalam pandangan kelompok pro-demokrasi, catat Haris, penghapusan dwifungsi ABRI dalam kurun waktu enam tahun dianggap sebagai bagian sikap tidak tegas Gus Dur. Sebagian besar dari kelompok itu juga menganggap bahasa Deklarasi Ciganjur terlampau normatif dan hanya bermain aman demi kepentingan masing-masing deklarator.
“Tidak ada upaya para pemimpin sipil berbasis massa luas tersebut memberi arah yang jelas, ke aman seharusnya Indonesia menuju serta bagaimana format politik dan ekonomi bangsa kita setelah ditinggalkan oleh Soeharto,” tulis Diana Fawzia, dkk.
Selepas diadakannya Pemilu Legislatif pada bulan Juni 1999, muncul dorongan agar para deklarator kembali mengadakan Deklarasi Ciganjur II. Sayang, harapan tersebut tidak pernah tercapai. Pada tahun yang sama, Gus Dur dan Amien Rais malah bersepakat membuat koalisi partai Islam untuk beradu dengan Megawati di Pilpres 1999.
Kegagalan Deklarasi Ciganjur dan kekurangan yang dimiliki tiap deklaratornya seolah sudah diramahkan oleh Umar Abduh melalui artikel “Deklarator Ciganjur dan Demokrasi” yang dimuat dalam Tempo (8/12/1998).
Menurut Abduh, mahasiswa tidak cukup terampil membaca latar belakang keempat tokoh Deklarasi Ciganjur. Dari keempat tokoh utama deklarasi, tiga di antaranya tidak tumbuh dari bawah sehingga kurang memiliki sifat demokratis dalam dirinya. Ketiganya disebutkan Abduh sebagai pemilik darah “primordialis”, mereka adalah Gus Dur sang cucu pendiri NU, Megawati yang membawa nama besar Soekarno, dan Hamengkubuwono X yang jelas-jelas adalah ningrat.
Sementara itu, Amien Rais dinilai Abduh sebagai sosok yang kurang tanggap menyikapi situasi kritis yang dihadapi mahasiswa dan tokoh pro-demokrasi selama reformasi. Meskipun berulang kali mendengungkan reformasi dan demokrasi, Amien bukan berasal dari lingkungan komunitas pergerakan sehingga ia lebih suka menerapkan sikap hati-hati.
Editor: Windu Jusuf
