Indeks Dprd Dki

DPRD DKI Fraksi PDIP keberatan ada anggota TGUPP merangkap jabatan Dewan Pengawas RSUD. 

Perdebatan sengit itu terjadi antara anggota Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega dengan anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Pos satpam yang ukuran 2X4 meter persegi, biaya pembangunannya Rp9,8 juta per meter dinilai janggal.

Setiap masuk bulan Oktober, November, Desember, disebut banyak jalan dan saluran yang dikerjakan sehingga akses warga menjadi kesusahan.

Hanya PSI yang menolak ada anggaran untuk Formula E. Partai lain memberi catatan dan tidak menyinggungnya sama sekali.

Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menilai kehadiran TGUPP memperpanjang proses inisiasi program dan kebijakan Anies

PKS merasa ada yang perlu dibenahi agar rusunawa DP 0 persen lebih bisa cepat dihuni masyarakat.

Jakpro diminta membuat desain baru untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki setelah anggarannya dipangkas Rp400 miliar oleh DPRD DKI.

Anies Baswedan belum bisa memastikan apakah komponen atau mata anggaran draf KUA-PPAS dicatumkan di dalam website tersebut.

Penerimaan pajak Jakarta masih jauh dari target. Hingga 26 November 2019, baru mencapai Rp35,315 triliun.

Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2020 ditarget rampung akhir November 2020.

Perda KTR harus mengakomodir semua pihak. Termasuk penegasan soal ketersediaan ruang merokok harus ada di banyak tempat.

Gerindra mengajukan empat nama ke PKS sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Gerindra meminta PSI tak terlalu genit. Toh ada forum untuk membahas anggaran-anggaran yang janggal.

Pemprov DKI Jakarta membenarkan adanya pengajuan anggaran honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Anggaran untuk perbaikan ragunan sebesar Rp75 miliar tidak disetujui DPRD DKI.

Komisi D DPRD DKI mempertanyakan tujuan adanya anggaran yang dibuat Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta agar usulan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk tenaga ahli atau pendamping kajian pengelolaan sampah ITF di tiga titik, dipangkas.

Anies Baswedan menilai polemik KUA-PPAS 2020 muncul karena kesalahan pada sistem e-budgeting yang dibuat di era Ahok.

DPRD DKI menolak anggaran pembangunan jalur sepeda. Mereka dianggap tidak paham kalau itu upaya yang sebenarnya baik.