tirto.id - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahaya penularan virus Corona saat terjadi banjir.
Menurutnya, penularan COVID-19 saat banjir akan sangat rentan. Penularan terjadi bukan lewat air banjir, melainkan lewat interaksi manusia selama evakuasi, pengungsian, hingga kondisi MCK Umum.
Pasalnya, dari 82 daerah rawan banjir di DKI Jakarta, 7 kelurahan masih berstatus zona merah COVID-19: Pegangsaan Dua, Kebon Baru, Bukit Duri, Kalibata, Rawajati, Pademangan, dan Petamburan.
"Kondisi pandemi COVID-19 dianggap akan memperburuk keadaan, sebab berpotensi memicu klaster baru penularan virus," kata Prasetio melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2020).
Politikus Partai PDI-P itu menuturkan, jika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020 dan curah hujan akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya.
Sedangkan daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 kelurahan, naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan.
Namun, sayangnya, Prasetio menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Selama ini, dia berpendapat Gubernur Anies baru bekerja saat banjir sudah terjadi di sejumlah wilayah di Ibu kota.
Maka, Prasetio meminta agar Pemprov DKI segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.
"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," ucapnya.
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” tambahnya.
Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam penanganan banjir, menurut dia, juga tampak pada lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar. Revitalisasi trotoar di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro justru mengakibatkan penyumbatan tali air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
"Di awal tahun lalu, Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya, pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya," tuturnya.
Kemudian dirinya juga menjelaskan sejak beberapa tahun lalu, mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta. Itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali, masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir. Karena itu saya menyetujui dibentuknya pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” ujarnya.
Selain pengawasan, Prasetio mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas. Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganan banjir," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Maya Saputri
