Indeks Dprd Dki

Sinergi wakil gubernur dengan gubernur serta DPRD DKI akan dapat mengantisipasi dampak pemindahan ibu kota negara.

Uji kelayakan secara terbuka, akan terlihat kemampuan dan visi misi dari para kandidat Cawagub DKI.

PSI mendesak inspektorat DKI melakukan audit terkait penebangan pohon yang disebabkan proyek revitalisasi Monas.

Revitalisasi Monas di Jakarta Pusat dianggap mubazir dan penuh kejanggalan, apalagi setelah sejumlah pohon ditebang.

Sistem peringatan dini bencana Pemprov DKI dinilai cukup pakai kentongan yang lebih murah dibanding seperangkat speaker senilai Rp4 miliar.

DPRD DKI kembali menunda pembahasan calon wakil gubernur dengan alasan karena banjir.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan lantaran Ibu Kota kembali terendam banjir.

Juru bicara DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengaku tak masalah dengan sejumlah kritik tersebut. Menurut dia kritik itu suatu hak yang biasa saja.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan Bamus Betawi tidak mendapatkan dana hibah lantaran tidak dibahas dalam RAPBD DKI 2020.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan bakal membentuk Panitia Pemilih untuk pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta usai tahun baru 2020

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI mengembalikan dana reses sebesar Rp752 juta dari total Rp2,44 miliar ke Pemprov.

DPRD DKI minta pengelola CIMB Niaga diberi sanksi karena diduga tak penuhi standar laik fungsi bangunan dan pengelolaan salruran air.

Evaluasi itu dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan APBD ke Kemendagri pada Kamis (12/12/2019) pekan lalu.

Plt Kepala Bappeda DKI menilai pergub cukup mendesak sebagai acuan besaran gaji yang akan diterima 50 orang anggota TGUPP tersebut.

Ketua DPRD DKI justru menilai penyelenggaraan DWP memberikan pendapatan yang besar bagi DKI Jakarta, khususnya di bidang pariwisata dan hiburan.

Rangkap jabatan TGUPP menunjukkan sulitnya memantau kinerja sekaligus rangkap jabatan tim adhoc yang dibentuk Anies dengan uang pajak tersebut.

DPRD DKI Jakarta menargetkan 27 Raperda yang akan selesai pada 2020, di antaranya: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp87,95 triliun.

DPRD DKI Jakarta kompak menolak pembangunan sekolah asrama atau boarding school untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 74.

Rapat pembahasan anggaran TGUPP yang diadakan pada Senin (10/12/2019) berlangsung alot karena pro-kontra pengurangan jumlah anggota.