tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan lembaganya bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jakarta 2021 telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI sebesar Rp84,19 triliun.
"Alhamdulilah pelaksanaan paripurna DPRD hari ini telah selesai dengan nilai Rp84 triliun koma sekian," kata Prasetio setelah mengesahkan APBD DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2020).
Namun dirinya mengatakan masih ada beberapa hal yang yang masih belum diselesaikan dalam APBD DKI 2021 hari ini. Nanti masih akan ada revisi dan menyesuaikan dengan APBD 2020.
Politikus PDIP itu menegaskan, rancangan anggaran rencana kinerja tahunan (RKT) 2021 yang beredar di media sosial sebesar Rp8.383.791.000 untuk satu anggota dewan per tahun atau Rp698.649.250 per bulan merupakan kebohongan publik.
Ia menegaskan, rancangan RKT yang beredar di media sosial tidak memiliki legalitas.
"Bahwa dikatakan tunjangan [DPRD DKI] yang dikatakannya PSI [hampir] Rp700 jutaan, sekali lagi saya sebagai ketua dewan yang bertanggung jawab di DPRD ini, saya katakan ini tidak naik," tegas dia.
Ia menyatakan, apabila terdapat anggota DPRD yang diutus dari fraksi merasa keberatan dengan RAPBD DKI 2021, maka seharusnya dibicarakan di internal dewan.
"Kami ini angota dewan yang terhormat, dikatakan orang seperti itu. Ada permasalahan-permasalahan yang sebelumnya dibahas, atau belum dibahas, ayo kita diskusi di dalam DPRD itu sendiri, bukan dia bicara di media sosial," kata dia.
Prasetio pun merespons perihal mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alis Ahok yang merasa keberatan dengan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi. Dia mengatakan akan mengevaluasi hal tersebut.
"Jadi, jangan berpatokan pada berita yang simpang siur ini. Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan angota DPRD, itu semua terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," jelas dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
