Indeks Dpr Ri

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha meminta DPR periode 2019-2024 memprioritaskan kajian terhadap usulan revisi pasal-pasal karet di UU ITE. 

DPR dan Pemerintah saat ini tengah menggodok RUU Penyadapan. Komnas HAM pun memberikan sejumlah catatan terkait RUU ini.

Pemerintah provinsi dan DPR Aceh sedang membahas qanun tentang hukum keluarga soal praktik poligami.

Mahkamah Agung (MA) mempersilakan pihak Baiq Nuril mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi karena pihak yang akan memberi pendapat dan pertimbangan adalah DPR.

Politikus PKS Sukamta menduga masih ada perdebatan di internal pemerintah sehingga Kementerian Kominfo belum menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

DPR periode 2014-2019 baru menyelesaikan 27 UU dari 189 RUU yang ditarget selesai dalam lima tahun.

Caleg PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku, jika dirinya diusung menjadi Ketua DPR menyerahkan keputusan penuh pada Ketua Umum sekaligus ibunya Megawati.

ICJR menolak isi pembahasan RUU Pemasyarakatan yang digagas pemerintah yang akan dikebut DPR masih kental upaya pembinaan dalam lapas.

Mendagri Tjahyo Kumolo, BNPP dan DKPP membahas anggaran 2020 bersama Komisi II DPR RI hari ini.

Pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kemenkeu dalam RAPBN 2020 turun 1,6 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2019. 

Asumsi makro soal pertumbuhan ekonomi 2020 disepakati pada kisaran 5,2-5,5 persen dengan inflasi pada rentang 2 hingga 4 persen.

Bamsoet juga meminta Kemenperin untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan investasi dan inovasi.

DPR ingin ruang kerja yang lebih luas. Formappi anggap itu pemborosan dan tak berbanding lurus dengan kinerja.

“Menteri Keuangan itu kejam, tidak berperikemanusiaan, karena anggaran kita dipotong-potong terus," tukas Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun mengatakan kurang tepat bila DPR membuat pansus untuk menyelesaikan kasus 21-22 Mei karena masalah itu saat ini sedang ditangani oleh pemerintah.

Direktur Utama Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan, dalam biaya operasional penerbangan pesawat ada berbagai hal yang perlu ditutup, seperti pengeluaran operasional.

Sekjen PPP Arsul Sani mengaku heran dengan aksi Tur Jihad 22 Mei yang rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019 saat pembacaan hasil pengumuman KPU RI.

Arsul tak mau ada masyarakat yang baru bersuara dan mengatakan calon hakim agung memiliki catatan hitam ketika Komisi III telah menentukannya. 

Menurut hasil rekapitulasi suara oleh KPU RI untuk Provinsi Jawa Barat, sejumlah caleg petahana dan pesohor diprediksi lolos ke Senayan.

Koalisi aktivis mendesak RUU Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Mereka berharap RUU ini bisa disahkan sebelum masa tugas DPR periode 2014-2019 selesai.