Indeks Dpr Ri

Dasco pun menegaskan bahwa DPR tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruangan Komisi 12 dan 13 usai membuat dua komisi baru.

Puan mengatakan, Ketua Komisi 12 dan Komisi 13 DPR RI baru ditentukan besok Rabu (23/10/2024).

Itu diputuskan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi PKB akan mendapatkan kursi ketua di Komisi VI dan Komisi VIII DPR RI.

Jumlah komisi di DPR periode 2024-2029 adalah sebanyak 13 dan nama-nama pimpinannya akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna besok.

PDIP pimpin 4 alat kelengkapan dewan (AKD) sementara Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Nasdem pimpin 3 AKD.

Sufmi Dasco sebut uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon BIN pengganti Budi Gunawan akan digelar pada 16 Oktober.

DPR RI janji Badan Aspirasi Masyarakat akan menjadi wadah menampung semua aspirasi dan keluhan masyarakat.

Meski begitu, DPR RI untuk saat ini masih akan mempertahankan jumlah 11 komisi yang ada.

Pemberian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR harus dilihat dari esensi awalnya, yaitu untuk menunjang kinerja.

Keinginan DPR menambah jumlah komisi dinilai hanya pemborosan anggaran dan membuat koordinasi tak efektif.

Menurut Adies Kadir belum ada jumlah pasti terkait komisi di DPR RI, sebab masih dalam tahap simulasi.

Di saat anggaran negara cekak, DPR justru latah ingin membentuk badan baru yang belum tentu dirasakan manfaatnya.

DPR RI merampungkan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi yang selanjutnya akan diajukan ke Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, memastikan DPR RI Periode 2024-2029 siap dengan jumlah komisi yang sama seperti periode lalu maupun bertambah.

Masyarakat tidak terlalu banyak berharap dengan anggota DPR periode saat ini, apalagi para anggota muda. Apa penyebabnya?

PDIP menunjuk Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai sekretaris fraksi sedangkan anak Kepala BIN, Budi Gunawan, Mochamad Herviano, sebagai bendahara.

Persoalan tunjangan rumah menandakan DPR sering memulai periode baru dengan kegaduhan terkait fasilitas ketimbang urusan rakyat.

Hanya anggota DPR RI yang tak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan perumahan.

Dasco berharap pembahasan penambahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) rampung pada 15 Oktober 2024.