Indeks Dpr Ri

TB Hasanuddin mendesak agar anggota yang terlibat penyerangan di Deli Serdang dihukum keras dari komandan peleton hingga komandan batalyon.

Dasco memiliki peran penting dalam pemerintahan Prabowo. Ia adalah wakil ketua DPR RI sekaligus ketua harian Partai Gerindra.

Saan mengatakan proteksi terhadap para peternak lokal penting dilakukan agar mereka bisa bersaing dengan impor.

Pergantian yang terlalu sering di KPU & penyelenggara pemilu lainnya bisa menghambat kehadiran pemilu yang berkualitas.

Menteri Agus mengaku sudah berkomunikasi dengan BNN dan jajaran kepolisian untuk mengurangi penggunaan pasal bagi pecandu yang berujung pada pemenjaraan.

Dampak pelibatan parpol di pemilihan kades bisa merusak praktik demokrasi yang menghubungkan calon kades dengan pemilih.

Penetapan ini tak perlu dibawa ke rapat paripurna lagi, sebab hanya menetapkan komposisi pimpinan.

DPR RI tak ingin PT Sritex pailit dan menyelamatkan ribuan karyawannya.

Adies Kadir menyebut pimpinan fraksi sangat berhati-hati menetapkan nama pimpinan komisi.

Perludem menyebut pemerintah dan DPR perlu merevisi UU Pemilu, UU Partai Politik dan UU Pilkada karena pelaksanaannya banyak permasalahan.

Pigai juga mengklarifikasi soal keinginannya untuk  memiliki anggaran Rp20T untuk Kementerian HAM.

Deddy menyebut, masyarakat sulit mendapat keadilan agraria karena lahan lebih banyak dikuasai kelompok usaha dan individu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai, permasalahan Sritex harus segera ditangani atau menjadi preseden buruk di era Prabowo.

Perubahan BPTJ menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dilakukan untuk memperkuat integrasi transportasi antar-moda di seluruh Indonesia.

Willy menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, juga untuk mengetahui tugas Kementerian HAM agar tidak berbenturan dengan keberadaan Komnas HAM.

Ekses dari ketiadaan aturan hukum soal pembatasan masa jabatan legislator itu adalah stagnasi lembaga legislatif.

Ikhsan menilai, agenda reformasi TNI lebih penting daripada pembahasan revisi UU TNI yang membuka ruang TNI masuk ranah sipil.

Dalam sistem pembuatan UU ada Prolegnas & kumulatif terbuka, maksudnya ada kemungkinan di tengah perjalanan ada UU yang perlu diprioritaskan untuk dibahas.

Komisi XIII DPR RI sendiri membidangi bidang reformasi, regulasi, dan HAM.

Pimpinan DPR RI optimistis adanya Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) bisa maksimal menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.