Indeks Dpr Ri

Rapat paripurna DPR RI akan digelar Senin (16/9/2019) pukul 13.00 WIB dengan agenda laporan Komisi III soal pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk merevisi UU KPK pada Rabu, 11 September 2019.

Selama pemerintahan Jokowi, DPR tercatat beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK. Meski sempat ditunda pembahasannya sejak 2015, setidaknya ada tiga draf revisi UU KPK yang sempat muncul.

Persentase caleg perempuan terpilih di parlemen tidak bertambah signifikan, tapi mereka diharapkan mampu membawa aspirasi kaumnya.

Dalam waktu bersamaan KPK menghadapi dua serangan: revisi UU dan calon pimpinan diduga bermasalah tengah mengikuti seleksi tahap akhir di DPR RI.

Perempuan menjadi titik penting perubahan konsep keterwakilan di dalam demokrasi, sehingga dapat menjadi saluran aspirasi alternatif bagi isu kesetaraan gender.

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI dinilai bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi didesak untuk menolak usulan tersebut.

Apakah yang harus dilakukan gelandangan untuk membayar didenda? Apakah mereka harus menggelandang lebih tekun?

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 32 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Senin-Kamis (2-5/9/2019).

Saling silang usulan kenaikan BPJS Kesehatan, kepentok jalan buntu di DPR RI. Pemerintah ambil jalan pintas sahkan lewat Perpres.

Anggota DPR Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah tidak pernah melibatkan DPR dalam pembahasan soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kutai Kertanegara, Kaltim.

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Fraksi Gerindra DPR RI menyoroti minimnya kontribusi belanja APBN di sejumlah sektor terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Bappenas telah mengkaji keputusan presiden terkait pemindahan Ibu Kota, tetapi memperhatikan kecukupan dananya, sehingga tak ada pemborosan.

Nasdem mengakui ada pembicaraan terkait penambahan kursi pimpinan MPR RI. Namun, belum dapat disepakati terkait jumlahnya. Saat ini pimpinan MPR RI sebanyak 5 orang.

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

DPR mengadakan rapat pembahasan tentang penambahan pimpinan MPR dalam rapat tertutup, malam ini.

DPR RI akan meneruskan interupsi dari anggota Dapil Papua kepada institusi kepolisian agar dalang kerusuhan Papua diusut.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/8/2019) diwarnai interupsi dari anggota-anggota DPR RI asal Papua dan Papua Barat.