Indeks Dob Papua

DPR, Kemendagri, beserta penyelenggara pemilu sepakat diterbitkannya Perppu untuk mengakomodasi perubahan ketentuan UU Pemilu pasca-pembentukan 3 DOB Papua.

Jokowi menilai wilayah Papua terlalu luas jika hanya dibawahi dua provinsi. Karena itu pemerintah mengakomodasi masukan masyarakat untuk memekarkan wilayah.

Belum ada nama penjabat gubernur yang terpilih dari usulan Mendagri.

DPR mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar bisa menjadi alat akomodasi bagi tiga DOB Papua.

Direktur PAHAM Papua, Gustaf Kawer sebut, selama pemerintah masih salah mengambil kebijakan di Papua, potensi konflik di sana meningkat.

KPU memastikan akan mengkaryakan pegawai yang sudah ada untuk menjalankan pemilu di 3 provinsi DOB Papua.

Sri Mulyani mengatakan, akan ada pasal khusus yang menjadi pengatur anggaran dalam kesiapan Pemilu 2024 untuk 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.

Mahfud menjelaskan pemerintah pusat sedang menyiapkan payung hukum yang akan digunakan untuk mengatur pemda tingkat I hingga penetapan kursi DPR RI.

TPNPB dinilai akan bergerak dengan bebas, demi mempertahankan ideologi 'Papua Merdeka' karena mereka tidak diajak berdialog oleh pemerintah Indonesia.

Komisi II DPR menilai penerbitan Perppu lebih realistis ketimbang revisi UU Pemilu. Pasalnya saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.

KSP mengeklaim pemekaran Papua adalah lompatan besar dalam upaya pembangunan kesejahteraan secara merata.

KPU akan menata ulang daftar pemilih menyesuaikan dengan DOB Papua yang baru dan wilayah IKN.

Jumlah provinsi di Indonesia kini menjadi 37 usai bertambah tiga provinsi baru hasil pemekaran di Papua.

Provinsi di Papua kini bertambah 3 setelah DPR RI mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi undang-undang.

Personel Brimob Nusantara yang di BKO ke Papua berasal dari Mabes Polri, Polda Sumatera Utara dan Polda Riau.

Mahasiswa menilai seharusnya Bupati Mimika berkonsultasi dengan rakyat Papua & MRP perihal pembentukan tiga provinsi baru di Papua.

Pertemuan Presiden Jokowi dengan anggota MRP dinilai sebagai politik pecah belah pemerintah terhadap sikap rakyat Papua.

Delegasi MRP yang menemui Jokowi di Istana Bogor mengklaim aspirasi Otsus & pemekaran DOB berasal dari masyarakat Papua dan bukan dari kelompok jalanan.

Ketua MRP menyebut pihak MRP yang datang ke Istana merupakan oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.

Tiga tahun belakangan ini pemerintah pusat mewacanakan pemekaran provinsi Papua dan rakyat cenderung tidak menerima ide tersebut.