Indeks Dkpp

Berikut 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu Indonesia beserta penjelasannya masing-masing.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menolak membocorkan materi yang ditanyakan dalam sidang etik DKPP hari ini terkait dua perkara.

Ketua DKPP, Heddy Lugito sebut sidang putusan etik Idham Holik dan 9 anggota KPUD akan digelar usai rapat pleno terakhir.

Hasyim Asy'ari diadukan ke DKPP akibat sikapnya yang dianggap tidak mandiri sebagai Ketua KPU akibat pernyataannya soal sistem pemilu proporsional tertutup.

Idham Holik akan diperiksa terkait dugaan kecurangan dalam verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Berikut isi peraturan kode etik penyelenggara Pemilu dan contoh pelanggarannya yang sudah diputus oleh DKPP.

KPU khawatir hacker seperti Bjorka mengacak-acak data pemilu. Oleh sebab itu penyelenggara mesti meningkatkan keamanan data.

Heddy tak ingin 'memadu' DKPP dengan jabatan komisaris BUMN. Karena itu, ia memutuskan mundur dari perusahaan pelat merah itu.

Presiden Jokowi melantik akan pergantian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2017-2022.

Komisi II DPR RI akan memilih calon anggota DKPP yang memiliki aspek integritas dan paham tentang dasar pembentukan DKPP.

DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP tegas menyatakan kesepakatan untuk tak menunda Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan ketua dan anggota KPU Sabu Raijua karena tidak teliti dalam verifikasi Pilkada 2020.

Perkara DKPP dan Komisioner KPU Evi Novida berbuntut pada pemecatan Arief Budiman sebagai Ketua KPU.

Arief Budiman dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik karena mendampingi Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Arief Budiman dianggap bersalah saat menemani komisioner KPU Evi Novida mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta.

Presiden  Jokowi akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN.

Pengacara meminta Presiden Jokowi untuk segera melaksanakan putusan PTUN, yakni mengembalikan Evi Novida sebagai anggota KPU RI.

Jokowi diwajibkan merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida sebagai Komisioner KPU masa jabatan 2017-2020 seperti semula.