Menuju konten utama

PDIP soal Ketua KPU Langgar Etik: Manipulasi Sejak Awal Pemilu

PDIP menilai putusan DKPP atas pelanggaran kode etik Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menunjukan terjadi manipulasi dalam Pemilu.

PDIP soal Ketua KPU Langgar Etik: Manipulasi Sejak Awal Pemilu
Konferensi pers Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Jubir Muda TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno, di DPP PDIP, Senin (5/2/2024). tirto.id/Ayu Mumpuni

tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menuturkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menunjukan terjadi manipulasi dalam Pemilu. Hal tersebut menurut Hasto berawal dari Mahkamah Konstitusi yang melenggangkan Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden.

"Karena pelanggaran etik itu sangat serius. Dan ini menunjukkan bahwa Pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi itu telah menjadi beban bagi Pemilu ke depan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, fenomena anak presiden maju dalam pilpres baru kali ini terjadi. Karena hal itu, berbagai persoalan dalam demokrasi menjadi bermunculan.

"Dan keputusan dari DKPP ini menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan calon 02 memang memiliki suatu persoalan yang serius," ujar Hasto.

Lebih lanjut, dia pun meminta agar keputusan DKPP ini menjadi pengingat kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dia menjelaskan Indonesia yang masih memiliki keragaman budaya memiliki kepercayaan akan karma dari ketidakbenaran yang terjadi.

"Kalau suara rakyat ini dimanipulasi, itu dalam keyakinan masyarakat Jawa, termasuk Bali, atau bahkan di Lampung, di beberapa wilayah Indonesia, manipulasi suara rakyat itu implikasinya sangat luas, itu bisa 7 turunan dampaknya," tutur Hasto.

Sementara itu, dia menuturkan, penyelenggara pemilu harus bertindak adil, merdeka, independen, dan jujur. Penyelenggara pemilu,harus mampu menghadapi berbagai tekanan-tekanan dari pihak manapun.

Lebih lanjut, dia meminta agar KPU dan Bawaslu tidak perlu takut dengan berbagai intimidasi yang terjadi. Dipastikan Hasto, rakyat akan selalu membela kebenaran demi marwah demokrasi.

"Sebaliknya, ketika tunduk di dalam intervensi-intervensi, maka baik secara hukum, secara etika maupun pranata sosial, kita itu ada local wisdom yang dipercaya rakyat bahwa tindakan-tindakan itu sangatlah berbahaya," ucap Hasto.

Baca juga artikel terkait DKPP atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Politik
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Intan Umbari Prihatin