Indeks Dki Jakarta

Dinas pemadam kebakaran di DKI Jakarta merupakan pekerja serba bisa.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan masalah setiap pejabat di Eselon II yang diturunkan atau dicopot dari jabatannya.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menilai ide Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta untuk menggrariskan transportasi publik secara keseluruhan perlu ada pertimbangan dan kajiannya terlebih dahulu.

Mohamad Taufik mengatakan transportasi publik di DKI Jakarta seharusnya dapat digratiskan pada 2020. Wakil Ketua DPRD DKI itu beralasan, APBD tahun 2020 akan mencapai Rp100 triliun. 

Pembahasan subsidi tarif MRT Jakarta belum melibatkan DPRD DKI, padahal dana yang akan digunakan berasal dari rakyat.

Kericuhan yang terjadi di Munajat 212 dilarang direkam oleh wartawan.

Copet tertangkap setelah korban memergokinya saat Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019).

Prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah DKI Jakarta pada Sabtu 16 Februari 2019.

DPRD DKI Jakarta menyarankan Anies merumuskan aturan teknis program dana swakelola yang meminimalisir potensi penyelewengan. 

Pelibatan organisasi pemasyarakatan tersebut merupakan perpanjangan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pelibatan masyarakat saat perencanaan diperlukan agar Pemprov DKI tak terkesan hanya bagi-bagi duit.

Selain menaburkan ikan pemakan jentik, Anies juga mengimbau agar para bawahannya memastikan adanya gerakan menanam pohon pengusir nyamuk.

Dishub DKI Jakarta meminta masyarakat melaporkan aktivitas parkir liar jika menemukan ada yang mencurigakan pada besaran tarif dan karcis. 

Anies mengklaim tidak ada ancaman serius yang diterima pemerintah provinsi hingga saat ini.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanti surat dari Partai Gerindra dan PKS soal cawagub yang disodorkan partai pendukungnya pada Pilgub DKI.

Dua nama yang terpilih nantinya diserahkan kepada Anies Baswedan untuk kemudian menjalani uji kepatuhan dan kelayakan di DPRD DKI.

Menurut Anies, pengelolaan air yang selama ini dilakukan dua mitra PAM Jaya itu tak menunjukan kemajuan signifikan dalam 20 terakhir.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya kewenangan memutus swastanisasi air. YLBHI mendorong agar Anies segera menggunakan kewenangannya.

Jika di tengah jalan ada pembatalan atau tidak ada sosok yang dianggap berkompeten  maju ke tahapan selanjutnya, Zakaria menilai keputusan itu bakal berpengaruh pada Pilpres 2019.

“Anggaran sebesar Rp11 miliar itu untuk menertibkan 125 titik reklame besar dan 50 titik reklame sedang pada 2019," kata Yani.