Indeks Direktorat Jenderal Pajak Djp

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) audit ulang peserta Tax Amnesty Jilid II untuk pastikan kepatuhan repatriasi harta. 

Pemeriksaan bertujuan untuk mendalami dugaan suap pengaturan nilai pajak yang menjerat Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu, sebagai tersangka.

Dalam restrukturisasi ini, baik di DJP maupun DJBC sebagian di antaranya bakal dirumahkan.

Ajib Hamdani mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengejar data-data Warga Negara Indonesia (WNI) belum tersentuh pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp679,9 triliun sampai dengan per 26 Mei 2022.

Jumlah itu terdiri dari 48.982 surat keterangan yang diajukan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Laporan SPT disampaikan oleh 5,03 juta wajib pajak orang pribadi dan sisanya dilakukan oleh wajib pajak badan.

Pemerintah belum bisa memastikan kenaikan PPN 11 persen akan diterapkan pada bulan April atau tidak.

Perusahaan Gas Negara (PGN) dibayangi kewajiban kurang bayar pajak senilai Rp3,06 triliun.

Tencent Mobile International Limited dikenal dalam bidang aplikasi ponsel pintar, salah satu produknya yakni PUBG Mobile.

Pajak tersebut bersumber dari Amazon, Google Asia, Google Ireland, Google LLC, Netflix International BV, dan Spotify AB.

Total 28 perusahaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut pajak digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan ada kemungkinan wajib pajak di sektor sawit yang belum terdeteksi oleh pemerintah.

Target tax ratio di RAPBN 2020 telah disepakati berada di kisaran 10,57 hingga 11,18 persen dari PDB. Target ini masih jauh dari target optimal Sri Mulyani, yakni sebesar 13,7 persen.

DJP telah menaikkan target penerimaan tahun ini menjadi sebesar Rp1.424 triliun.

Sejak 14 Agustus 2016, DJP Kementerian Keuangan akan tetap membuka layanan amnesti pajak (tax amnesty) pada akhir pekan.

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sultanbatara) menyiapkan ruangan khusus bagi para wajib pajak yang ingin berkonsultasi dan memanfaatkan pemberlakuan tax amnesty dari pemerintah.

Direktorat Jenderal berencana menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak melalui penyanderaan terhadap para penunggak pajak. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat mengeksekusinya.

Presiden Joko Widodo mengaku bahwa dirinya sudah memiliki data-data tentang siapa saja warga Indonesia yang menyimpan dana di luar negeri, bahkan sebelum Panama Papers beredar.