Indeks Defisit Anggaran

Defisit anggaran 2023 yang hanya sebesar Rp337,3 triliun atau sekitar 1,61 persen dari PDB efektif mengurangi beban APBN di tahun-tahun selanjutnya.

Menurut Thomas Djiwandono, komitmen menjaga defisit di bawah 3 persen tetap dijaga  meski  menganggarkan dana Rp71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis.

Belanja negara dianggarkan sebesar Rp3.500 triliun, belanja pemerintah pusat sekitar Rp2.600 triliun dengan defisit di kisaran 2,45-2,82 persen dari PDB.

Untuk mendukung program pemerintahan baru, Sri Mulyani menyiapkan defisit APBN 2025 di kisaran 2,45 sampai 2,82 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Bertambahnya jumlah kementerian pasti akan menambah anggaran untuk pembiayaan kementerian yang baru.

Soal kenaikan PPN 11%, pemerintah dinilai menghadapi dilema. Sebab pada dasarnya, pajak mempunyai dua fungsi utama.

Sri Mulyani memperkirakan rasio utang negara akan meningkat menjadi 43,76-44,28 persen PDB pada 2022.

Menkeu Sri Mulyani memaparkan capaian penerimaan pajak yang sudah dikumpulkan sampai hari ini masih 85,65 persen.

Kemenkeu mencatat realisasi pembiayaan utang menyentuh Rp1.065,1 triliun per November 2020 atau naik 140,2 persen.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan defisit anggaran RAPBN 2021 bisa mencapai 5,7 persen PDB  atau lebih tinggi 0,2 persen.

Defisit 2021 ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Capaian defisit selama Januari-Juni 2020 ini relatif lebih lebar 90,7 persen dari posisi 2019 secara year on year (yoy).

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan alasan pemerintah bisa memperbesar defisit tersebut karena saat ini risiko utang luar negeri belum mencapai titik yang membahayakan.

Pelaku pasar khawatir burden sharing menyebabkan monetisasi utang tidak terkendali dan memengaruhi independensi bank sentral.

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang bakal mencapai Rp1.002 triliun sebagai imbas melebarnya defisit APBN 2020 menjadi 6,34 persen.

Penyebab defisit ini terjadi karena pendapatan negara hanya terealisasi Rp549,5 triliun setara 31,2 persen dari target Rp1.760 triliun.

Realisasi defisit APBN 2019 memburuk ketimbang tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

PBB mengalami krisis keuangan yang akan berpengaruh pada 37.000 karyawannya.

Iuran BPJS Kesehatan tak naik sejak empat tahun terakhir. BPJS Watch menilai ada kepentingan politis di balik itu.

Kebijakan yang telah digulirkan pemerintah pada awal tahun akan dapat terealisasikan pada semester II 2018 untuk mengendalikan defisit anggaran.