Indeks Data Kependudukan
Fahri Hamzah Curiga Data Penduduk Diperdagangkan ke Swasta
Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.
Polri Tunggu Ditjen Dukcapil Laporkan Akun Jual-Beli Data Penduduk
Mabes Polri menunggu laporan resmi Ditjen Dukcapil soal akun-akun media sosial yang terlibat dalam kasus jual-beli data kependudukan.
Kemendagri Laporkan Jual-Beli Data Penduduk di Medsos ke Polri
Kemendagri melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri.
Memburu Pelaku Kasus Jual Beli Data Kependudukan di Media Sosial
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?
Bareskrim Polri Selidiki Jual Beli Data Kependudukan di Medsos
Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.
Mendagri Didesak Kaji Ulang Akses Data Kependudukan 1.227 Lembaga
Ada kerentanan penggunaan data kependudukan di luar Kemendagri, karena data seperti nama ibu kandung yang digunakan validasi perbankan bukan termasuk data pribadi yang dijaga kerahasiannya.
Respons PKS dan Demokrat soal Swasta Boleh Akses Data Dukcapil
Dua pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKS dan Demokrat menilai akses swasta terhadap data milik Dukcapil boleh diberikan asal dibatasi secara jelas.
Bagaimana Pemerintah Memperlakukan Data Kependudukan Kita?
Data pribadi warga bisa diserahkan pemerintah ke swasta. Masalahnya tak ada jaminan data di swasta itu tak disebarluaskan lagi--meski ada sanksinya.
Dukcapil Sediakan Layanan Rekam E-KTP bagi Korban Kebakaran Tebet
Dukcapil Jaksel menyediakan alat perekam untuk warga korban kebakaran Tebet, Jakarta Selatan yang belum memiliki e-KTP.
Soal Tuduhan 1 Juta E-KTP Palsu, Mendagri: Datanya Clean and Clear
Mendagri Tjahjo Kumolo merespons kesaksian Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum yang menyebut terdapat temuan 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019.
Anies Baswedan Pastikan Tak Gelar Operasi Yustisi Usai Lebaran 2019
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan tak akan menggelar operasi yustisi, atau operasi pelarangan bagi pendatang untuk masuk ke ibukota Jakarta selepas Lebaran.
Kemen PUPR Gandeng Kemendagri Untuk Sertifikasi Pekerja Konstruksi
Kemen PUPR menggandeng Kemendagri untuk melakukan proses sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019.
Soal Masalah E-KTP Marak, Mendagri: Database Kependudukan Tak Jebol
Mendagri Tjahjo menegaskan database kependudukan tidak jebol dengan ditemukannya penjualan 10 blangko KTP elektronik secara online yang murni tindak pidana pencurian.
Kemendagri Beri Akses Data Kependudukan ke 979 Lembaga
Kemendagri menyebut, masing-masing lembaga memiliki batasan dalam mengakses informasi kependudukan.
Cakupan JKN di DKI Kini 98 Persen, Anies Ingin Sisanya Lekas Tuntas
Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki 3 strategi utama sehingga bisa berhasil memperluas cakupan kepesertaan JKN dari 78,78 persen menjadi 98,19 persen dalam waktu beberapa bulan saja.
Klaim Kemendagri Soal Antisipasi Kebocoran Data Registrasi SIM Card
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengklaim isu kebocoran data kependudukan di registrasi kartu prabayar sama sekali tidak terbukti.
Penghayat Sunda Wiwitan Desak Kemendagri Cepat Benahi Aplikasi SIAK
Penghayat Sunda Wiwitan mendesak Kemendagri secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencantuman jenis aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Mendagri Pastikan Tak Akan Serahkan Data Kependudukan ke Pihak Lain
Mendagri mengatakan, yang berjalan saat ini pihaknya hanya memberikan hak akses untuk bisa memvalidasi data costumer agar terhindar dari pemalsuan.
Pengguna Ponsel Wajib Daftarkan Kartu Seluler Mulai Oktober
Registrasi kartu seluler tersebut nantinya divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
WNI di Luar Negeri akan Didata Ulang Jelang Pemilu 2019
Pemerintah akan mendata ulang para WNI yang tinggal di luar negeri pada 2018 mendatang. Data milik Kemenlu saat ini dianggap masih belum akurat.