Indeks Data Kependudukan

Fahri Hamzah menilai belum selesainya pembuatan e-KTP untuk seluruh penduduk merupakan hal yang aneh. Dia juga curiga data kependudukan diperdagangkan ke swasta.

Mabes Polri menunggu laporan resmi Ditjen Dukcapil soal akun-akun media sosial yang terlibat dalam kasus jual-beli data kependudukan.

Kemendagri melaporkan kasus jual-beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri. 

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan lembaganya telah melaporkan jual-beli data itu ke Polri. Bagaimana progresnya?

Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.

Ada kerentanan penggunaan data kependudukan di luar Kemendagri, karena data seperti nama ibu kandung yang digunakan validasi perbankan bukan termasuk data pribadi yang dijaga kerahasiannya.

Dua pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKS dan Demokrat menilai akses swasta terhadap data milik Dukcapil boleh diberikan asal dibatasi secara jelas.  

Data pribadi warga bisa diserahkan pemerintah ke swasta. Masalahnya tak ada jaminan data di swasta itu tak disebarluaskan lagi--meski ada sanksinya.

Dukcapil Jaksel menyediakan alat perekam untuk warga korban kebakaran Tebet, Jakarta Selatan yang belum memiliki e-KTP.

Mendagri Tjahjo Kumolo merespons kesaksian Tim IT BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum yang menyebut terdapat temuan 1 juta e-KTP palsu yang digunakan untuk memilih di Pilpres 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan tak akan menggelar operasi yustisi, atau operasi pelarangan bagi pendatang untuk masuk ke ibukota Jakarta selepas Lebaran.

Kemen PUPR menggandeng Kemendagri untuk melakukan proses sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019.

Mendagri Tjahjo menegaskan database kependudukan tidak jebol dengan ditemukannya penjualan 10 blangko KTP elektronik secara online yang murni tindak pidana pencurian.

Kemendagri menyebut, masing-masing lembaga memiliki batasan dalam mengakses informasi kependudukan.

Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki 3 strategi utama sehingga bisa berhasil memperluas cakupan kepesertaan JKN dari 78,78 persen menjadi 98,19 persen dalam waktu beberapa bulan saja.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengklaim isu kebocoran data kependudukan di registrasi kartu prabayar sama sekali tidak terbukti.

Penghayat Sunda Wiwitan mendesak Kemendagri secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencantuman jenis aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Mendagri mengatakan, yang berjalan saat ini pihaknya hanya memberikan hak akses untuk bisa memvalidasi data costumer agar terhindar dari pemalsuan.

Registrasi kartu seluler tersebut nantinya divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah akan mendata ulang para WNI yang tinggal di luar negeri pada 2018 mendatang. Data milik Kemenlu saat ini dianggap masih belum akurat.