Indeks Current Issue

Keputusan mengangkat Mohammed bin Salman menjadi pewaris tahta sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Raja Salman.

Cerita mengenai kondisi Rutan Pondok Bambu di Jakarta Timur yang dihuni ratusan tahanan perempuan, mayoritas terkena kasus narkoba.

Formappi menilai wacana DPR yang ingin memboikot anggaran KPK dan Polri memperlihatkan arogansi DPR. Ini juga menandakan sikap tidak bijak politisi senayan dalam menyelesaikan permasalahan.

Lapas Cipinang memutuskan menitipkan terpidana penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama untuk menjalani hukuman pidananya di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Bagaimana respons publik?

Sudahkan Anda buka aplikasi peta di gawai sebelum dan saat mudik via jalur darat?

Saat berumur 56 tahun, Sukarno mulai menggagas Demokrasi Terpimpin, Soeharto bermuka dua pada kelompok islam, Habibie asyik mengulik N-250, Gus Dur membela NU, dan Mega mengirim pasukan ke Aceh. Lalu Jokowi?

Ada alasan mengapa Anda perlu memilih tempat duduk tertentu ketimbang tempat duduk lainnya.

Simpang Jomin, Nagreg dan Malangbong adalah titik kemacetan yang harus diwaspadai para pemudik. Pelajari jalur-jalur alternatif di Jawa Barat.

Sejak 2015 setidaknya ada enam kasus dugaan korupsi kepala daerah yang menyeret pasangan suami-istri.

Presiden Jokowi akan menata ulang penerapan sekolah delapan jam sehari dengan menerbitkan Perpres. Hal ini diharapkan bisa menampung aspirasi masyarakat, termasuk NU dan Muhammadiyah.

Surat edaran Polda Metro yang mengimbau agar tidak melakukan takbir keliling pada malam Idul Fitri dinilai FPI sebagai kebijakan anti-syiar Islam.

AS dan Rusia kini berlomba merebut Raqqa dari tangan ISIS, dan membiarkan sekutu mereka baku tembak di jalanan kota-kota menuju Raqqa.

Negara Indonesia mengganyang muslim Ahmadiyah. Hak-hak mendasar mereka dilucuti dan tidak diakui sebagai warga negara.

Terbongkarnya kandungan babi dalam mi Samyang membuktikan pengawasan makanan halal BPOM dan LPPOM MUI tidak sinkron.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bereaksi atas tayangan Jeng Ana di televisi yang membaca hasil pemeriksaan medik secara keliru.

Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.

Kelemahan riset mengenai Kesultanan Majapahit adalah minimnya kritik sumber.

Para akademisi bidang sejarah berbicara tentang Gaj Ahmada dan klaim Majapahit sebagai kesultanan.

Meskipun dinilai cacat hukum, hak angket KPK tetap berjalan di DPR. Pansus bersikukuh mengevaluasi kinerja komisi antirasuah dalam 60 hari terhitung sejak pekan kedua Juni 2017

Tim peneliti dan penulis bukunya tidak pernah menyebut Gadjah Mada sebagai Gaj Ahmada.