STOP PRESS! Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Ditolak Masuk AS

Memahami Sejarah Lisan dan Babad dalam Polemik Gaj Ahmada

Memahami Sejarah Lisan dan Babad dalam Polemik Gaj Ahmada
Patung Gajah Mada. FOTO/ Istimewa
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
19 Juni, 2017 dibaca normal 5 menit
Para akademisi bidang sejarah berbicara tentang Gaj Ahmada dan klaim Majapahit sebagai kesultanan.
tirto.id - Baru-baru ini warganet heboh dengan viralnya sebuah tulisan yang disebut sebagai hasil penelitian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta yang menyebut Majapahit sebagai kesultanan Islam dan Gadjah Mada adalah seorang muslim bernama Gaj Ahmada. 

Tirto telah menemui Ketua Tim Kajian Kesultan Majapahit Riyanto Tri Nugroho. Kepada Tirto, ia menjelaskan bahwa metode riset yang dilakukan pihaknya juga menggunakan metode sejarah lisan yang bertumpu pada tuturan lisan. “Sedangkan kami sering mendengar dalang-dalang sepuh bilang Majapahit itu kerajaan Islam,” kata Rinto.

Lalu, bagaimana sesungguhnya penggunaan sumber lisan dalam penulisan sejarah? 

Menurut sejarawan dari Universitas Indonesia, Andi Achdian, pada dasarnya penggunaan sumber lisan dalam penulisan sejarah sah-sah saja. Karena, menurutnya, bukan hanya di Indonesia saja hal itu di lakukan. Di Barat dan Afrika pun hal itu dilakukan. Mereka menulis sejarah berdasarkan puisi atau balada yang dituturkan secara turun temurun selama berabad-abad.  

"Di Eropa misalnya ada seorang penulis Italia bikin sejarah berdasarkan wawancara pada suatu generasi yang masih hidup dan masih bisa dipercaya. Kita juga masih punya rekaman bagaimana sejarah revolusi dilihat dari sudut pandang para pelaku, dan itu juga ada semacam otoritasi bahwa sumber itu kapan diwawancara dan pada saat apa diwawancara," kata Andi kepada Tirto (18/6).  

Salah satu riset penting dalam studi sejarah Indonesia yang menggunakan metode sejarah lisan adalah karya Anton Lucas tentang Peristiwa Tiga Daerah di Tegal, Brebes dan Pemalang. Karya Lucas itu berjudul Bamboo Spear Pierces the Payung: The Revolution against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945 (edisi Indonesia menjadi Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi).

Andi menuturkan bahwa penggunaan sumber lisan dalam penulisan sejarah pada dasarnya telah ada sejak lama sebagai jawaban dari absennya dokumen tertulis sebagai sumber sejarah. 

"Pertama, sejarah lisan atau oral history terlahir sebagai kebutuhan sejarah untuk melengkapi sumber yang tidak bisa didapat dari dokumen formal. Seperti itu dasarnya. Itu sejak awal tahun 20-an atau sejak awal abad 20 muncul karena tidak semua nuansa kehidupan terkandung dalam dokumen, sehingga oral history menjadi bagian dari upaya menggali sejarah," papar Andi.

Sejarawan yang melakukan penelitian tentang Surabaya pada masa revolusi ini menambahkan bahwa, "Banyak masyarakat yang kepemilikan dokumennya tidak selengkap, misalnya, masyarakat Barat. Misalnya, katakanlah di Indonesia sekalipun, masih banyak sejarah yang tidak tercatat, sehingga untuk menggali atau melengkapi menjadi kebutuhan dibutuhkan oral history."

Kendati demikian, menurut Andi, ada dua hal yang patut diperhatikan dalam penulisan sejarah kontemporer menggunakan sumber lisan, yakni metodologi dan konteks. 

Dalam segi metodologi, kata Andi, peneliti pada tahap awal mestilah menerapkan kritik terhadap sumber. Kritik sumber ini penting agar tidak ada sumber-sumber yang sumir dijadikan pijakan sebuah penelitian. Tidak serta merta kesaksian seorang sepuh yang hidup pada zaman revolusi, misalnya, dengan sendirinya layak dipakai. Kritik sumber diperlukan agar tidak sembarangan dan asal-asalan memakai kesaksian.

"Untuk sebuah penulisan sejarah akademik, peneliti harus mampu membuat kritik terhadap sumber. Mampu melihat sumber secara kritis. Itu dasarnya," kata Andi. 

Menurutnya, apabila tahapan kritis terhadap sumber tersebut sudah dapat terlewati, maka penelitian separuhnya sudah menemui jalan terang dan bisa menuju tahap interpretasi dari temuan-temuan yang ada.

"Tapi, interpretasi, kan, juga butuh validasi, ya. Ada komparasi. Ada macam-macam. Dan itu saya kira problemnya adalah proses mendapatkan sumber sampai menarik kesimpulan harus dijabarkan dengan rinci. Tanya ke penulisnya bagaimana dia menjabarkannya," jelas Andi. 

Andi juga menyoroti penggunaan babad-babad dalam penulisan sejarah -- hal yang dilakukan Tim Kajian Kesultan Majapahit. Dari penuturan Ryanto pada Tirto, mereka mengaku banyak menengok sejumlah babad yang kerap diabaikan oleh peneliti sejarah mainstream

Mengenai hal itu, Andi menyatakan babad-babad yang ada juga bukan berarti netral dalam sejarah. Karena, menurutnya, banyak babad yang ditulis oleh lebih dari seorang penulis dan diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit. Andi lagi-lagi menekankan hal yang sudah diutarakan saat berbicara tentang sejarah lisan: kritik sumber.

"Babad Kediri itu, misalnya, sudah ada tiga penulis. Setiap penulisan selalu punya warna dan motif tersendiri. Jadi membaca babad saja kita harus kritis, ya. Ini siapa penulisnya, terbitnya kapan, karena pasti ada nuansa politis dan ideologis di balik sumber-sumber itu sendiri," jelasnya. 

Maka, dalam konteks viral Kesultanan Majapahit yang juga sempat dibukukan oleh Herman Sinung dengan judul Kesultanan Majapahit: Fakta Sejarah yang Tersembunyi pada 2010, menurut Andi, "penulisnya harus berani menjabarkan metodenya dari penelitian sampai kesimpulan."

Distorsi dan Motif Ideologis

Peneliti sejarah LIPI Asvi Warman Adam tidak jauh berbeda dengan Andi. Menurutnya, sumber lisan bisa digunakan asalkan ada sumber tertulis sebagai pendamping. 

"Sejarah lisan itu ada bahayanya karena informan punya kesempatan kedua. Yang pengecut bisa berubah berani. Yang bersalah bisa berubah bersih. Oleh sebab itu, sebaiknya didukung sumber tertulis atau nara sumber yang lain," kata Asvi kepada Tirto (18/6).

Peluang terjadinya kesempatan kedua itulah yang menurut Andi sebagai distorsi, sehingga penggunaan sumber lisan membutuhkan konteks bagi sumber yang masih bisa ditemui dan masih hidup. Sedangkan, untuk peristiwa yang sudah terjadi berabad-abad lalu, bisa dilakukan dengan cara kodifikasi. 

"(Kesempatan kedua) Itu untuk yang kontemporer, ya. Tapi kalau untuk yang sudah berabad-abad atau ribuan tahun, tetap membutuhkan kritik yang panjang. Ada juga beberapa sumber yang (muatannya) diwarisi turun temurun dan kodifikasinya baru belakangan. Contohnya hadis juga begitu, kan? Turun temurun dan kodifikasinya baru belakangan," jelas Andi. 

Hal ini juga dapat digunakan untuk menghindarkan distorsi yang ditimbulkan dari penulis sejarahnya sendiri. Karena, distorsi bisa terjadi dari adanya tujuan ideologis dan politis tertentu dari penulisnya. 

"Distorsi itu memang terjadi ketika ada dua titik tolak ketika melakukan penelitian. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, apakah itu sifatnya klangenan atau sifatnya ideologis, distorsi itu pasti terjadi. Karena mencari sumber hanya untuk membuktikan apa yang sudah ada di dalam pikirannya. Kedua dengan quote an quote ilmiah atau akademis. Jadi selalu dalam posisi: sejauh yang saya ketahui berdasarkan sumber ini, atau tidak bilang yakin," jelasnya.

Kaitannya dengan distrosi sejarah pada kategori pertama, menurutnya, sisi ideologis dan politis selalu bersifat post factum atau setelah fakta. Ini membuat peneliti sejarah akan cenderung mengarahkan penelitiannya pada temuan-temuan yang mendukung kebenaran di alam pikirnya dan mengabaikan fakta-fakta selain itu. 

"Misalnya M. Yamin menulis bahwa Indonesia sudah ada sejak 6000 tahun lalu, itu merupakan sebuah contoh kasus (penulisan sejarah) berdasarkan (kepentingan) ideologis nasionalis dan mengabaikan fakta-fakta yang ada bahwa orang Indonesia saja baru bisa bicara bersama tahun 1928. Tidak mungkin Indonesia sudah ada sejak 6000 tahun lalu," katanya. 

Untuk itu, menurutnya, penulis atau peneliti sejarah mesti jujur atas motifnya. Menurutnya, bila itu memang bermotif ideologis atau politis, sebaiknya katakan saja demikian. Bila murni akademik, katakan akademik. 

"Kalau memang jujur mau bilang ini ada kepentingan ideologis atau politis, ya, silakan saja. (Kalau tidak demikian) kita mendebat. Maksudnya menutupi yang ideologis dan politis dengan seolah-olah akademis. Ini yang kadang-kadang menjadi problem. Kalau mau bilang akademis, ya, terbuka saja. Enggak usah marah kalu dikritik orang. Biasa saja. Semua karya akademis pasti punya kesalahan," katanya. 

Islam Bukan Agama Dominan di Majapahit

Berangkat dari hal itu, kaitannya dengan Islam di era Majapahit, menurut Andi dalam Babad Kediri dijelaskan bahwa agama tersebut mulai masuk di akhir masa Majapahit. 

"Saya mungkin masih beranjak dari yang dianggap penulis buku itu sebagai mainstream atau ekstatis, ya. Bahwa seperti yang saya baca di Babad Kediri tentang keruntuhan Majapahit, ya. Di situ dijelaskan mengenai kedatangan saudagar-saudagar muslim. Kan sudah ada utusan Brawijaya yang menikah dengan muslim dari Campa yang menunjukkan unsur-unsur Islam itu mulai berkembang di Jawa. Corak Islamnya pun bukan Arab. Cuma kalau dibilang Islam sebagai suatu hal yang dominan itu kurang tepat. Karena memang ada politik isolasi saat itu," katanya. 

Politik isolasi tersebut dilakukan oleh Brawijaya V yang menikah dengan seorang putri muslim dari negeri Campa, sehingga dirinya memberikan kesempatan kepada muslim saat itu untuk mengembangkan agamanya asal terpusat di satu tempat saja. 

"Akhirnya setelah para saudagar muslim ini menjadi kuat secara ekonomi dan militer, barulah tersadar bahwa itu berbahaya dan mulai dilakukan pelarangan. Tapi itu terlambat dan lahirlah kerajaan Demak sebagai suatu perlawanan muslim pesisir terhadap kekuasaan di pedalaman," katanya. 

Andi pun menyatakan terdapat hal yang mesti dipertanyakan dalam penelitian sejarah mengenai perpindahan era Majapahit ke Demak, yakni penyerangan Demak ke Majapahit tersebut. 

"Kenapa ada perlawanan dari Kesultanan Demak yang baru terbentuk kepada Majapahit? Kenapa mereka perlu melakukan perlawanan?" katanya.

"Karena dari keyakinan masyarakat Islam yang di pesisir, masyarakat yang di pedalaman ini masih kafir dan harus diperangi. Majapahit akhirnya runtuh. Masyarakat Majapahit yang masih tetap memeluk Hindu akhirnya bergeser dan ada yang ke Tengger. Ada komunitas yang lebih kecil lagi kemudian ke Bali," lanjut Andi. 

Senada dengannya, Sejarawan JJ Rizal menyebut Majapahit memang sebagai sebuah kerajaan transisi dari Hindu ke Islam. Namun, menurutnya, menyebut Majapahit sebagai kesultanan dan Gadjah Mada seorang muslim hanya membuat history menjadi story atau menjadikan sejarah sebagai legenda belaka. 

"Sebagai sebuah imperium dagang yang besar, Majapahit adalah sebuah kosmopolit yang inklusif. Dalam konteks itu tentu aneka agama dan kebudayaan yang mengikut pada jejaring perniagaan yang mondial merupakan kelaziman. Jadi banyak agama diberi tempat, termasuk Islam," kata Rizal kepada Tirto (16/3).

Baca juga artikel terkait SEJARAH atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - san/zen)

Keyword